Tepis Isu IKN Minim Pendanaan, Luhut: Arab Investasi USD20 Miliar

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur (Kaltim) menarik minat besar dari investor mancanegara.

Dia pun menegaskan, tidak benar jika dibilang pembangunan IKN minim pendanaan. Luhut menyebut, sejumlah negara sudah berinvestasi untuk IKN, salah satunya Uni Emirat Arab (UEA) yang nilai investasinya bahkan mendekati USD20 miliar.

“Saya sudah bertemu Mohammed Bin Salman, putera mahkota Kerajaan Arab Saudi, yang menyatakan akan berinvestasi sangat besar. Selain itu, UEA melalui Indonesian Investment Fund juga menyiapkan investasi USD20 miliar,” ungkap Luhut pada Perayaan Dies Natalis ke-60 Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (Gamki), dikutip Minggu (22/5/2022).



Luhut juga menggarisbawahi bahwa ibu kota baru Nusantara diperuntukkan bagi generasi muda yang menikmatinya di masa mendatang.

Bentuknya juga tak akan kalah dengan pembangunan kota modern Neom di Arab Saudi, Dubai di Uni Emirat Arab, serta Shenzhen di Tiongkok.

“IKN will be ‘world-class city for all’. Sudah banyak pihak memberi hormat atas konsep kita membangun ibu kota baru,” tuturnya.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor yang turut hadir pada acara Perayaan Dies Natalis ke-60 membeberkan keunggulan Kaltim sehingga ditetapkan oleh Presiden Jokowi sebagai Ibu Kota baru. Salah satunya, karena Kaltim memiliki ketataan moralitas kepada bangsa Indonesia.



“Walaupun punya kapasitas penghasilan sumber daya alam luar biasa, tapi Kalimantan Timur tidak pernah punya keinginan macam-macam. Selain itu, Kaltim juga terkenal damai, tak pernah ada konflik SARA. Ini realitas yang membuat Kaltim ditetapkan sebagai ibu kota yang baru,” tandasnya.

Isran Noor mengaku, masih ada pihak yang menolak pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kaltim. “Tapi, jumlah itu tak sebanyak yang setuju. Kalau ada yang bilang 25.000 tokoh menolak pemindahan ibu kota, berarti masih ada 277 juta lebih yang setuju. Dalam demokrasi, pro dan kontra itu hal biasa,” tukasnya.



Dia menekankan, pemindahan ibu kota merupakan ‘legacy’ besar pemerintahan Presiden Jokowi. “Tentu ada yang tak suka jika legacy besar itu terwujud. Ada juga orang yang tak suka kalau kita sukses. Tidak usah dipikirkan itu. Terlalu sedikit,” pungkasnya.