Pengusaha Sawit Girang Keran Ekspor CPO Dibuka Lagi: Kemarin Sangat Sulit
Senin, 23 Mei 2022 - 13:15 WIB
loading...
Pemerintah sudah mengizinkan kembali ekspor crude palm oil (CPO) dan minyak goreng mulai hari ini, begini respons Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki). Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Jendral Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia ( Gapki ), Eddy Martono mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi atas kebijakan yang diambil pemerintah karena sudah mengizinkan kembali ekspor crude palm oil (CPO) mulai hari ini.
Menurutnya kebijakan larangan ekspor CPO sangat memberatkan industri sawit , baik dari sisi Industri hilir, maupun yang ada di hulu. Di hilir buah sawit milik petani sulit terserap oleh industri, di hulu industri tidak bisa menjual CPO ke luar negeri.
"Memang kita sangat bersyukur, baik di industri hulu maupun di Industri hilir atas dibukanya kembali keran ekspor, kita berterima kasih kepada presiden," ujar Eddy dalam Market Review IDXChanel, Senin (23/5/2022).
Baca Juga: Larangan Ekspor Minyak Goreng dan CPO Dicabut, Mendag Beberkan Kondisi Pasokan Terkini
Menurutnya paling banyak yang menerima dampak dari adanya kebijakan larangan ekspor CPO adalah para petani yang berada di bawah. Banyak dari hasil panen sawit mereka yang busuk dan tidak laku dijual
"Karena memang kondisinya sudah sangat sulit di hulu apabila tidak segera dibuka keran ekspor," sambungnya.
Eddy menjelaskan, ketika adanya larangan ekspor kemarin berbarengan dengan tingginya produksi buah sawit pada saat itu. Menurutnya ketika kedua hal tersebut terjadi dalam waktu yang sama, sehingga menimbulkan Tanki-tanki penyimpangan.
"Dibilang April ini, itu terjadi adanya tren kenaikan produksi TBS di perkebunan, ini yang mempersulit industri di hulu," kata Edy.
Baca Juga: Larangan Ekspor Bukan Solusi Sengkarut Minyak Goreng, Kuncinya Pengawasan Internal
Seperti diketahui saat ini pemerintah telah membuka kembali keran ekspor untuk beberapa produk turunan CPO. Hal tersebut menimbang sudah stabil dan tersedianya minyak goreng di dalam negeri, meskipun masih jauh dari harga pada normalnya.
"Memang yang diminta pemerintah adalah minyak goreng curah Rp14 ribu, harga memang belum menyentuh 14 ribu, tapi sudah mulai turun ke angka 17 ribu, dan pasokan juga sudah cukup dari kebutuhan 149 ribu ternyata 211 ribu ton," pungkasnya.
Menurutnya kebijakan larangan ekspor CPO sangat memberatkan industri sawit , baik dari sisi Industri hilir, maupun yang ada di hulu. Di hilir buah sawit milik petani sulit terserap oleh industri, di hulu industri tidak bisa menjual CPO ke luar negeri.
"Memang kita sangat bersyukur, baik di industri hulu maupun di Industri hilir atas dibukanya kembali keran ekspor, kita berterima kasih kepada presiden," ujar Eddy dalam Market Review IDXChanel, Senin (23/5/2022).
Baca Juga: Larangan Ekspor Minyak Goreng dan CPO Dicabut, Mendag Beberkan Kondisi Pasokan Terkini
Menurutnya paling banyak yang menerima dampak dari adanya kebijakan larangan ekspor CPO adalah para petani yang berada di bawah. Banyak dari hasil panen sawit mereka yang busuk dan tidak laku dijual
"Karena memang kondisinya sudah sangat sulit di hulu apabila tidak segera dibuka keran ekspor," sambungnya.
Eddy menjelaskan, ketika adanya larangan ekspor kemarin berbarengan dengan tingginya produksi buah sawit pada saat itu. Menurutnya ketika kedua hal tersebut terjadi dalam waktu yang sama, sehingga menimbulkan Tanki-tanki penyimpangan.
"Dibilang April ini, itu terjadi adanya tren kenaikan produksi TBS di perkebunan, ini yang mempersulit industri di hulu," kata Edy.
Baca Juga: Larangan Ekspor Bukan Solusi Sengkarut Minyak Goreng, Kuncinya Pengawasan Internal
Seperti diketahui saat ini pemerintah telah membuka kembali keran ekspor untuk beberapa produk turunan CPO. Hal tersebut menimbang sudah stabil dan tersedianya minyak goreng di dalam negeri, meskipun masih jauh dari harga pada normalnya.
"Memang yang diminta pemerintah adalah minyak goreng curah Rp14 ribu, harga memang belum menyentuh 14 ribu, tapi sudah mulai turun ke angka 17 ribu, dan pasokan juga sudah cukup dari kebutuhan 149 ribu ternyata 211 ribu ton," pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
