Inflasi hingga Suku Bunga Tinggi, IMF Memperingatkan Ancaman Resesi Menghantui
Senin, 23 Mei 2022 - 20:04 WIB
loading...
A
A
A
Bank-bank sentral menaikkan suku bunga untuk mencoba serta memperlambat kenaikan harga, yang telah menyebabkan beberapa tokoh berpengaruh seperti Lloyd Blankfein dari Goldman Sachs memperingatkan risiko resesi .
Georgieva khawatir tentang dampak biaya pinjaman yang lebih tinggi terhadap pemerintah yang harus membayar utang besar yang mereka ambil untuk melewati pandemi. Dia mengatakan, pemerintah perlu sangat berhati-hati tentang berapa banyak uang yang mereka habiskan dan apa yang mereka habiskan untuk itu.
Masalah penurunan standar hidup jadi agenda utama dalam pertemuan para menteri keuangan G7 minggu ini di Jerman. Pertemuan tujuh negara kaya berakhir dengan janji untuk "terus bekerja sama meminimalkan dampak perang secara global serta pada ekonomi dan populasi kita sendiri dengan memberikan dukungan yang ditargetkan dengan baik, jika perlu".
Selama beberapa bulan terakhir pemerintah telah melakukan berbagai intervensi untuk mencoba menurunkan biaya hidup. Di AS, Presiden Biden telah melepaskan minyak dari cadangan untuk mencoba dan menurunkan harga, Spanyol dan Portugal telah membatasi tagihan gas dan itu adalah masalah utama dalam pemilihan Australia.
Di Inggris, Kanselir Rishi Sunak telah membuat beberapa perubahan pajak dan sedang mempertimbangkan kenaikan pajak atas melonjaknya keuntungan perusahaan energi. Georgieva khawatir bahwa tanpa dukungan pemerintah yang benar, protes yang terlihat di Sri Lanka dapat terjadi di negara lain.
Baca Juga: Ini Deretan Negara yang Melarang Ekspor Produk Pangan, Salah Satunya Indonesia
Krisis ekonomi Sri Lanka diperburuk oleh adanya kenaikan harga, hingga telah menyebabkan kerusuhan berdarah, perdana menteri baru dan default pertama pada utangnya.
Bos IMF mengatakan, kerusuhan serupa sebelum pandemi terjadi dari Prancis ke Chili, disebabkan oleh "rasa ketidaksetaraan yang tumbuh" dan keputusan yang dibuat tanpa dukungan rakyat.
"Jika kita ingin belajar dari 2019 ,jika ingin jauh lebih rendah hati tentang keputusan kebijakan, dan terlibat dalam berbagai cara dengan rakyat, karena kebijakan harus untuk semua orang, bukan kertas yang kita tulis," katanya.
Georgieva khawatir tentang dampak biaya pinjaman yang lebih tinggi terhadap pemerintah yang harus membayar utang besar yang mereka ambil untuk melewati pandemi. Dia mengatakan, pemerintah perlu sangat berhati-hati tentang berapa banyak uang yang mereka habiskan dan apa yang mereka habiskan untuk itu.
Masalah penurunan standar hidup jadi agenda utama dalam pertemuan para menteri keuangan G7 minggu ini di Jerman. Pertemuan tujuh negara kaya berakhir dengan janji untuk "terus bekerja sama meminimalkan dampak perang secara global serta pada ekonomi dan populasi kita sendiri dengan memberikan dukungan yang ditargetkan dengan baik, jika perlu".
Selama beberapa bulan terakhir pemerintah telah melakukan berbagai intervensi untuk mencoba menurunkan biaya hidup. Di AS, Presiden Biden telah melepaskan minyak dari cadangan untuk mencoba dan menurunkan harga, Spanyol dan Portugal telah membatasi tagihan gas dan itu adalah masalah utama dalam pemilihan Australia.
Di Inggris, Kanselir Rishi Sunak telah membuat beberapa perubahan pajak dan sedang mempertimbangkan kenaikan pajak atas melonjaknya keuntungan perusahaan energi. Georgieva khawatir bahwa tanpa dukungan pemerintah yang benar, protes yang terlihat di Sri Lanka dapat terjadi di negara lain.
Baca Juga: Ini Deretan Negara yang Melarang Ekspor Produk Pangan, Salah Satunya Indonesia
Krisis ekonomi Sri Lanka diperburuk oleh adanya kenaikan harga, hingga telah menyebabkan kerusuhan berdarah, perdana menteri baru dan default pertama pada utangnya.
Bos IMF mengatakan, kerusuhan serupa sebelum pandemi terjadi dari Prancis ke Chili, disebabkan oleh "rasa ketidaksetaraan yang tumbuh" dan keputusan yang dibuat tanpa dukungan rakyat.
"Jika kita ingin belajar dari 2019 ,jika ingin jauh lebih rendah hati tentang keputusan kebijakan, dan terlibat dalam berbagai cara dengan rakyat, karena kebijakan harus untuk semua orang, bukan kertas yang kita tulis," katanya.
Lihat Juga :
