Cegah Korupsi Terulang, Erick Thohir Tunjuk IFG Kelola Dana Pensiun BUMN
Senin, 30 Mei 2022 - 13:51 WIB
loading...
Kementerian BUMN menunjuk Indonesia Financial Group (IFG) untuk mengelola dana pensiun BUMN. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Kementerian BUMN menunjuk Indonesia Financial Group (IFG) sebagai Holding BUMN Asuransi, Penjaminan, dan Investasi, untuk mengelola dana pensiun (Dapen) perusahaan milik negara. Saat ini tercatat ada 108 dana pensiun BUMN yang masih terpisah-pisah.
Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, integrasi Dapen ini untuk mengamankan aset para pensiunan BUMN dari tindakan korupsi . Saat ini proses kajian masih terus dilakukan Kementerian BUMN dan manajemen IFG.
"Kan di asuransi ada jangka panjang, liabilitas, kan ini ada asetnya. Kalau asetnya gagal dikembangkan nanti ada gap ditambahkan oleh pendiri. Pendiri ini kan kementerian BUMN, ini kita sudah diskusikan, sudah ada kajiannya nanti pelan-pelan kita akan transfer ke sana (IFG). Tujuannya untuk memastikan aset yang dikembangkan ini aman, tidak digunakan untuk investasi yang enggak-enggak gitu kan," kata Tiko, sapaan akrab Kartika Wirjoatmodjo saat ditemui wartawan di kawasan Hotel The Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Senin (30/5/2022).
Baca juga: Utang Holding BUMN Pertambangan Tembus Rp93,4 Triliun
Pengelolaan dana pensiun BUMN dalam satu payung perusahaan, lanjut Tiko, juga bertujuan menjaga pertumbuhan aset dan liabilitas. Upaya ini perlu dilakukan agar Dapen BUMN tidak mengikuti jejak kasus PT Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri.
"Jangan sampai para pensiun ternyata asetnya tidak sampai mengejar liability, nanti seperti Jiwasraya dan Asabri. Pas orang pensiun, dia mau narik ternyata asetnya nggak ada," tukasnya.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir memberi sinyal merampingkan 108 dana pensiun BUMN. Erick mengatakan, Dapen BUMN menjadi satu kekuatan bagi BUMN, meski begitu ada potensi korupsi yang bisa saja terjadi akibat pengelolaan dana investasi yang serampangan.
Dia khawatir kasus mega korupsi di PT Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero) kembali dipraktikkan di dana pensiun BUMN.
Baca juga: Ada Tanah hingga Kapal Rp7,4 Miliar, Ini Daftar Rampasan Kasus Jiwasraya yang Dilelang
Oleh karena itu, perampingan dinilai menjadi upaya reformasi, khususnya memperbaiki tata kelola investasi Dapen.
"Kita lihat bagaimana kami di BUMN juga mengonsolidasikan dana pensiun kami, yang tadinya terpisah menjadi 108 kita konsolidasikan, sama dana pensiun ini penting menjadi kekuatan, itulah kenapa kita membongkar yang namanya investasi yang tidak baik di Jiwasraya, Asabri," urainya.
Erick memahami investasi merupakan bisnis kepercayaan. Praktik pidana korupsi yang terjadi di internal perusahaan pelat merah seperti, Asabri dan Jiwasraya, memberi dampak kepercayaan bagi investor. Bila kepercayaan tidak dipulihkan, maka akan berdampak pada eksistensi perseroan negara lainnya.
"Investasi ini adalah bisnis kepercayaan, kalau kepercayaan ini tidak dibalikan ini bahaya. Itulah kenapa kita melihat banyak penipuan di asuransi penipuan digital online, inilah aturan-aturan yang harus kita perbaiki dan kita tingkatkan," tandasnya.
Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, integrasi Dapen ini untuk mengamankan aset para pensiunan BUMN dari tindakan korupsi . Saat ini proses kajian masih terus dilakukan Kementerian BUMN dan manajemen IFG.
"Kan di asuransi ada jangka panjang, liabilitas, kan ini ada asetnya. Kalau asetnya gagal dikembangkan nanti ada gap ditambahkan oleh pendiri. Pendiri ini kan kementerian BUMN, ini kita sudah diskusikan, sudah ada kajiannya nanti pelan-pelan kita akan transfer ke sana (IFG). Tujuannya untuk memastikan aset yang dikembangkan ini aman, tidak digunakan untuk investasi yang enggak-enggak gitu kan," kata Tiko, sapaan akrab Kartika Wirjoatmodjo saat ditemui wartawan di kawasan Hotel The Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Senin (30/5/2022).
Baca juga: Utang Holding BUMN Pertambangan Tembus Rp93,4 Triliun
Pengelolaan dana pensiun BUMN dalam satu payung perusahaan, lanjut Tiko, juga bertujuan menjaga pertumbuhan aset dan liabilitas. Upaya ini perlu dilakukan agar Dapen BUMN tidak mengikuti jejak kasus PT Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri.
"Jangan sampai para pensiun ternyata asetnya tidak sampai mengejar liability, nanti seperti Jiwasraya dan Asabri. Pas orang pensiun, dia mau narik ternyata asetnya nggak ada," tukasnya.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir memberi sinyal merampingkan 108 dana pensiun BUMN. Erick mengatakan, Dapen BUMN menjadi satu kekuatan bagi BUMN, meski begitu ada potensi korupsi yang bisa saja terjadi akibat pengelolaan dana investasi yang serampangan.
Dia khawatir kasus mega korupsi di PT Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero) kembali dipraktikkan di dana pensiun BUMN.
Baca juga: Ada Tanah hingga Kapal Rp7,4 Miliar, Ini Daftar Rampasan Kasus Jiwasraya yang Dilelang
Oleh karena itu, perampingan dinilai menjadi upaya reformasi, khususnya memperbaiki tata kelola investasi Dapen.
"Kita lihat bagaimana kami di BUMN juga mengonsolidasikan dana pensiun kami, yang tadinya terpisah menjadi 108 kita konsolidasikan, sama dana pensiun ini penting menjadi kekuatan, itulah kenapa kita membongkar yang namanya investasi yang tidak baik di Jiwasraya, Asabri," urainya.
Erick memahami investasi merupakan bisnis kepercayaan. Praktik pidana korupsi yang terjadi di internal perusahaan pelat merah seperti, Asabri dan Jiwasraya, memberi dampak kepercayaan bagi investor. Bila kepercayaan tidak dipulihkan, maka akan berdampak pada eksistensi perseroan negara lainnya.
"Investasi ini adalah bisnis kepercayaan, kalau kepercayaan ini tidak dibalikan ini bahaya. Itulah kenapa kita melihat banyak penipuan di asuransi penipuan digital online, inilah aturan-aturan yang harus kita perbaiki dan kita tingkatkan," tandasnya.
(ind)
Lihat Juga :
