Ada Perang Rusia-Ukraina, Tantangan Presidensi G20 Indonesia Kian Berat

JAKARTA - Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi mengatakan, ketegangan politik Rusia-Ukraina berdampak terhadap agenda dan substansi pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia. Situasi perang yang masih memanas kemudian menimbulkan pandangan bahwa tema dan substansi G20 Indonesia tidak lagi relevan.

Baca juga: Presidensi G20 Momentum Jokowi Wujudkan Kekuatan Politik dan Ekonomi Indonesia

"Apakah tema G20 relevan dengan situasi saat ini? Saya bilang masih, tetapi tentu ada konsekuensi dari perang yang perlu diselesaikan," ujar Edi dalam media briefing di Jakarta, Senin(6/6/2022).

Edi menyampaikan bahwa G20 adalah forum yang basisnya untuk menyelesaikan krisis-krisis yang terjadi d dunia. Harapannya, dengan forum G20, pendekatan yang didorong adalah melalui dialog dan konsensus.

"Pertama adalah menyelesaikan krisis karena pandemi, kemudian pemulihan transformasi di agenda-agenda utama dan tambahan, tapi juga mendorong situasi damai," ungkap Edi.

Dia mengatakan, Indonesia adalah negara dengan prinsip kebijakan luar negeri bebas aktif, yang menghargai kondisi masing-masing negara. Tapi, kalau dari segi perang, konstitusi Indonesia jelas, sebagai negara yang memang menghindari perang atau menolak perang, Indonesia menginginkan perang ini selesai.

"Apakah tema dan substansinya masih relevan? Masih. Justru sekarang tantangannya bertambah. Dengan adanya perang di Ukraina, ada konsekuensi baru dengan krisis yang lebih berat karena kelangkaan energi, pangan, dan keuangan," tambahnya.

Dia menyebutkan, sektor keuangan ini berat, karena krisis akibat pandemi belum selesai, beban utang di mana-mana, banyak negara yang restrukturisasi, ada pula negara yang susah membayar kalau dihantam pandemi lagi. Sekarang pun, muncul kelangkaan energi dan pangan.



"Peran G20 bagaimana? Kita tidak mungkin mengarah ke proses menghentikan operasi militernya. Kita bukan forum untuk itu, forum ini adalah untuk krisis-krisis karena keuangan, dan mulai tahun 2020. Kita mulai menghadapi krisis yang bukan dari keuangan. Kita tidak mungkin menciptakan instrumen untuk menghentikan perang, kita tak ada instrumennya," tegas Edi.

Dia menambahkan, G20 itu berbasis pada konsensus, yang dilakukan semaksimal mungkin adalah semua harus duduk bersama. Kalau komunikasi terjadi, harapannya akan ada saling pemahaman.

"Desain agendanya di situasi yang sebelumnya tidak perang, sekarang tugasnya adalah menyelaraskan agar tema tetap relevan sementara kita bisa mengantisipasi dampak dari perang. Karena ada perang, (temanya) bisa relevan, tapi situasinya harus diadjust. Tapi kalau kita bisa hentikan perang, berarti relevan. Masalahnya kita memaksa untuk menghentikan perang, tidak semua negara ada di G20, makanya kita mendekati PBB juga," paparnya.

Edi melanjutkan, Sherpa Track saat ini berusaha mencari konsensus penyelesaian dari dampak krisis akibat dampak perang, baik dari sektor pangan dan energi. Bahkan, dia menegaskan bahwa karakteristik dari perang pun berbeda dengan bencana alam.

Baca juga: Dukung Penerapan Ganjil Genap, Transjakarta Sesuaikan Jadwal Layanan Mulai 6 Juni

"Kapan berhentinya bencana alam tidak bisa kita prediksi, perang sebenarnya bisa. Maka peran kita sekarang adalah menyuarakan supaya perang berhenti, yang sebelumnya sudah disuarakan G7. Mereka sudah sampaikan, dan mereka berharap di G20 disuarakan hal yang sama," pungkasnya.