Tahun Depan Kementerian PUPR Bakal Dikasih Rp98 Triliun, buat IKN Berapa?

JAKARTA - Kementerian Pekejaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR ) memiliki pagu indikatif untuk rencana kerja tahun 2023 senilai Rp98 Triliun. Dana tersebut rencananya bakal digunakan untuk beberapa pembanguan dan pemeliharaan infrastruktur .



"Berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tanggal 18 April 2022 ditetapkan pagu indikatif Kementerian PUPR tahun 2023 sebesar Rp98,21 triliun," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja bersama DPR RI, Kamis (9/6/2022).

Menteri Basuki memaparkan anggaran tersebut bakal digunakan untuk beberapa pembangunan dan kegiatan di empat direktorat jendral di bawahnya. Pertama untuk Ditjen Bina Marga akan dialokasikan sebesar Rp40,25 triliun.

Dana tersebut bakal digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan senilai Rp22,4 triliun, infrastruktur jembatan Rp4,7 triliun, peningkatan aksesibilitas flyover/underpass sepanjang 1,1 km sebesar Rp460 miliar.

Selain juga akan dilakukan presevasi rutin jalan dan jembatan nasional, revitalisasi jembatan gantung dan drainase sebesar Rp7,7 triliun. Pagu indikatif untuk Ditjen Bina Marga itu juga bakal digunakan untuk peningkatan konektivitas jalan tol sepanjang 15 km senilai Rp2,55 triliun.

Selanjutnya pagi indikatif tersebut juga dibagi untuk Ditjen Sumber Daya Air (SDA) senilai Rp35,89 triliun. Dana itu bakal digunakan Ditjen SDA untuk melakukan pembangkangan 23 bendungan sebesar Rp9,52 triliun.

Pembangunan saluran irigasi dan rawa dianggarkan senilai Rp5,37 triliun, pengembangan air tanah dan air baku Rp2,59 triliun, serta operasi dan pemeliharaannya senilai Rp7,99 triliun. Selian itu pengendali daya rusak di Manggarai Rp6,32 triliun, pengadaan tanah Rp1,73 triliun, dan dukungan teknis lainnnya senilai Rp780 miliar.



Selanjutnya anggaran untuk Ditjen Cipta Karya mendapat pagu anggaran sebesar Rp14,25 tirliun untuk tahun 2023 yang bakal digunakan untuk mendukung beberapa kegiatan. Misalnya pemeliharaan dan pengembangan sektor air minum sebesar Rp3,54 tirliun, sanitasi sebesar Rp3,22 triliun.

Lalu juga diberikan untuk penataan kawasan permukiman sebesar Rp1,28 triliun, bangunan gedung Rp1,6 triliun, pengembangan rehabilitasi dan renovasi sarana dan prasarana pendidikan sebesar Rp3,06 triliun, serta pembanguan, rehabilitasi, renovasi sarana olahraga dan pasar sebesar Rp330 miliar.

Selain itu pagu anggaran juga diberikan untuk Ditjen Perumahan yang sebesar Rp5,94 triliun, yang terdiri dari beberapa pembangunan perumahan hingga renovasi.

Untuk pembuangan rumah susun, pada tahun 2023 dianggarkan senilai Rp1,9 triliun untuk membangun sebanyak 3.244 unit. Selanjutnya untuk pembuangan rumah khusus sebesar Rp400 miliar sebanyak 2.484 unit, bantuan rumah swadaya sebesar Rp2,72 triliun untuk membangun sebanyak 103.000 unit.

Pembanguan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) untuk rumah umum dan komersial senilai Rp400 miliar sebanyak 27.825 unit, dan dukungan manajemen sebesar Rp520 miliar.

Di samping itu juga ada dukungan Manajamen Ditjen Bina Konstruksi, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur, BPIW, BPSDM, Sekretariat Jenderal, serta Inspektorat Jenderal, yang dianggarkan senilai Rp 1,86 triliun.

Lantas berapa anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara? Menteri Basuki menjelaskan alokasi dana pembangunan IKN Nusantara tahun ini adalah Rp5 triliun. Alokasi anggaran IKN Nusantara yang terserap tahun ini diperkirakan hanya Rp4,3 triliun atau 86%.



"Sekarang sudah ada beberapa yang sudah lelang, namun ada yang baru lelang Juli ini, kemungkinan tidak akan menyerap Rp5 triliun," tandas Basuki.