Siap-siap Bun! Beli Minyak Goreng Curah Bakal Pakai QR Code
loading...
Ke depan proses pembelian minyak goreng curah tak akan sebebas dulu. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan mengatakan pemerintah akan menerapkan sistem QR code untuk melakukan pembelian minyak goreng curah . Langkah itu dilakukan untuk memperbaiki tata kelola distribusi minyak goreng dan mencegah kelangkaan minyak ke depan.
“Tracking dan pengendalian pembelian minyak goreng pun akan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi melalui scan QR code namun dengan beberapa penyesuaian yang akan dilakukan,” kata Luhut di acara Business Matching di Bali, Jumat (10/6/2022).
Pemerintah saat ini tengah mengembangkan sistem serupa aplikasi PeduliLindungi untuk pembelian minyak goreng dengan imigrasi program Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (Simirah) 1.0 ke 2.0 yang sedang berjalan.
“Seperti yang juga saya sampaikan pada kesempatan yang lalu, pemerintah sepakat bahwa persoalan pengawasan dan distribusi adalah masalah utama dari semua masalah yang ada ini,” urainya.
Lebih lanjut, Menko Luhut menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah mengintegrasikan sistem SIMIRAH yang dikembangkan oleh Kemenperin bersama kementerian dan lembaga lain sebagai hub dari tata kelola sawit yang terintegrasi dari hulu hingga hilir yang akan dibenahi ke depannya.
“Untuk itu, penanganan hilir yang mengandalkan kombinasi sistem teknologi informasi atau IT dan pengawasan ketat di lapangan penting untuk harus segera dilaksanakan,” paparnya.
“Tracking dan pengendalian pembelian minyak goreng pun akan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi melalui scan QR code namun dengan beberapa penyesuaian yang akan dilakukan,” kata Luhut di acara Business Matching di Bali, Jumat (10/6/2022).
Pemerintah saat ini tengah mengembangkan sistem serupa aplikasi PeduliLindungi untuk pembelian minyak goreng dengan imigrasi program Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (Simirah) 1.0 ke 2.0 yang sedang berjalan.
“Seperti yang juga saya sampaikan pada kesempatan yang lalu, pemerintah sepakat bahwa persoalan pengawasan dan distribusi adalah masalah utama dari semua masalah yang ada ini,” urainya.
Lebih lanjut, Menko Luhut menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah mengintegrasikan sistem SIMIRAH yang dikembangkan oleh Kemenperin bersama kementerian dan lembaga lain sebagai hub dari tata kelola sawit yang terintegrasi dari hulu hingga hilir yang akan dibenahi ke depannya.
“Untuk itu, penanganan hilir yang mengandalkan kombinasi sistem teknologi informasi atau IT dan pengawasan ketat di lapangan penting untuk harus segera dilaksanakan,” paparnya.
(uka)
Explore More