Danai Pemilu, Utang Indonesia Diramal Tambah Bengkak
Minggu, 26 Juni 2022 - 20:00 WIB
loading...
Pendanaan pemilu akan menekan ruang fiskal. FOTO/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada April 2022 mengalami penurunan. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) posisi ULN Indonesia akhir April 2022 tercatat sebesar USD409,5 miliar turun dibandingkan dengan posisi ULN bulan sebelumnya sebesar USD412,1 miliar.
Perkembangan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan posisi ULN sektor publik. Secara tahunan, posisi ULN April 2022 terkontraksi 2,2% year on year (yoy) lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 1,0% yoy.
Baca Juga: Utang Indonesia Tembus Rp7.000 Triliun, Ternyata Begini Cara Bayarnya
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bima Yudhistira menilai penurunan ULN saat ini hanya bersifat sementara dan akan terjadi kenaikan tahun depan.
"ULN yang turun saat ini hanya temporer, tahun depan akan kembali naik. Masalah muncul ketika harga batubara dan sawit mulai alami kontraksi pada periode Juni sehingga mempengaruhi windfall pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Di saat bersamaan tekanan pembiayaan baru lahir dari kenaikan beban subsidi dan belanja rutin," ujarnya kepada MNC Portal Indonesia, Minggu (26/6/2022).
Selain itu, Bima menjelaskan bahwa terdapat tiga risiko yang akan membuat kenaikan ULN terjadi secara eksesif tahun 2023. Pertama yakni, tren kenaikan suku bunga secara global akan meningkatkan bunga utang luar negeri pemerintah.
"Ketika fed rate naik agresif, maka investor pemegang surat utang berharap pemerintah naikkan kupon surat buna negara (SBN). Di mana bunga pasar SBN diperkirakan dapat menembus 9%," kata dia.
Baca Juga: Utang Indonesia Tembus Rp7.000 Triliun, Sri Mulyani: Negara Lain Lebih Dramatis
Selanjutnya berkaitan dengan pembelajaan pemerintah terkait pendanaan pemilu dan penyelesaian proyek infrastruktur. Di mana belanja pemerintah berkaitan dengan pendanaan pemilu, penyelesaian proyek infrastruktur sebelum 2024 akan menekan ruang fiskal. "Gap defisit akan didanai oleh utang," katanya.
Terakhir, pelemahan nilai tukar rupiah akibat tekanan eksternal mengakibatkan selisih kurs, di mana sebagian besar pendapatan pemerintah bersumber dari dalam negeri sementara pembayaran cicilan pokok dan bunga dalam bentuk valas.
Perkembangan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan posisi ULN sektor publik. Secara tahunan, posisi ULN April 2022 terkontraksi 2,2% year on year (yoy) lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 1,0% yoy.
Baca Juga: Utang Indonesia Tembus Rp7.000 Triliun, Ternyata Begini Cara Bayarnya
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bima Yudhistira menilai penurunan ULN saat ini hanya bersifat sementara dan akan terjadi kenaikan tahun depan.
"ULN yang turun saat ini hanya temporer, tahun depan akan kembali naik. Masalah muncul ketika harga batubara dan sawit mulai alami kontraksi pada periode Juni sehingga mempengaruhi windfall pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Di saat bersamaan tekanan pembiayaan baru lahir dari kenaikan beban subsidi dan belanja rutin," ujarnya kepada MNC Portal Indonesia, Minggu (26/6/2022).
Selain itu, Bima menjelaskan bahwa terdapat tiga risiko yang akan membuat kenaikan ULN terjadi secara eksesif tahun 2023. Pertama yakni, tren kenaikan suku bunga secara global akan meningkatkan bunga utang luar negeri pemerintah.
"Ketika fed rate naik agresif, maka investor pemegang surat utang berharap pemerintah naikkan kupon surat buna negara (SBN). Di mana bunga pasar SBN diperkirakan dapat menembus 9%," kata dia.
Baca Juga: Utang Indonesia Tembus Rp7.000 Triliun, Sri Mulyani: Negara Lain Lebih Dramatis
Selanjutnya berkaitan dengan pembelajaan pemerintah terkait pendanaan pemilu dan penyelesaian proyek infrastruktur. Di mana belanja pemerintah berkaitan dengan pendanaan pemilu, penyelesaian proyek infrastruktur sebelum 2024 akan menekan ruang fiskal. "Gap defisit akan didanai oleh utang," katanya.
Terakhir, pelemahan nilai tukar rupiah akibat tekanan eksternal mengakibatkan selisih kurs, di mana sebagian besar pendapatan pemerintah bersumber dari dalam negeri sementara pembayaran cicilan pokok dan bunga dalam bentuk valas.
(nng)
Lihat Juga :
