Pengamat Nilai BUMN yang Punya Program Strategis Layak Dapat PMN
Jum'at, 01 Juli 2022 - 14:15 WIB
loading...
A
A
A
Selain itu, dia menekankan bahwa BUMN di Indonesia berbeda dengan di luar negeri. Perusahaan pelat merah di negara lain, kata dia, umumnya merupakan entitas bisnis yang berorientasi pada keuntungan semata.
“Kalau di Indonesia, BUMN ada untuk menjalankan program pemerintah, termasuk kewajiban untuk melayani publik,” tuturnya.
Untuk memastikan pemanfaatan PMN itu, Piter menilai aspek pengawasan yang perlu menjadi perhatian. Pengawasan itu pun, jelas dia, sudah dijalankan oleh pemerintah dan berbagai lembaga terkait.
“Itu bagian dari pengawasan yang dilakukan Kementerian BUMN, dan juga ada BPK, BPKP, dan diawasi KPK. Banyak yang mengawasi,” jelasnya.
Baca juga: Segera Cair, PMN Garuda Rp7,5 Triliun Akan Dipakai Perbaikan Pesawat
Seperti diketahui, Kementerian BUMN pada awal Juni mengusulkan PMN tunai kepada 10 perusahaan BUMN serta PNM Non-Tunai kepada dua perusahaan BUMN. Nilai totalnya mencapai Rp73,26 triliun dalam RAPBN tahun 2023.
PMN terbesar akan disalurkan ke PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp30,56 triliun. PMN juga diberikan ke Holding Aviasi dan Pariwisata sebesar Rp9,5 triliun, kemudian, Holding BUMN Asuransi atau IFG menerima PMN sebesar Rp6 triliun untuk penugasan penjaminan kredit usaha rakyat (KUR) oleh PT Jamkrindo dan PT Askrindo.
“Kalau di Indonesia, BUMN ada untuk menjalankan program pemerintah, termasuk kewajiban untuk melayani publik,” tuturnya.
Untuk memastikan pemanfaatan PMN itu, Piter menilai aspek pengawasan yang perlu menjadi perhatian. Pengawasan itu pun, jelas dia, sudah dijalankan oleh pemerintah dan berbagai lembaga terkait.
“Itu bagian dari pengawasan yang dilakukan Kementerian BUMN, dan juga ada BPK, BPKP, dan diawasi KPK. Banyak yang mengawasi,” jelasnya.
Baca juga: Segera Cair, PMN Garuda Rp7,5 Triliun Akan Dipakai Perbaikan Pesawat
Seperti diketahui, Kementerian BUMN pada awal Juni mengusulkan PMN tunai kepada 10 perusahaan BUMN serta PNM Non-Tunai kepada dua perusahaan BUMN. Nilai totalnya mencapai Rp73,26 triliun dalam RAPBN tahun 2023.
PMN terbesar akan disalurkan ke PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp30,56 triliun. PMN juga diberikan ke Holding Aviasi dan Pariwisata sebesar Rp9,5 triliun, kemudian, Holding BUMN Asuransi atau IFG menerima PMN sebesar Rp6 triliun untuk penugasan penjaminan kredit usaha rakyat (KUR) oleh PT Jamkrindo dan PT Askrindo.
Lihat Juga :
