Harus Ada Rencana Komprehensif untuk Pemanfaatan Infrastruktur

Anggaran infrastruktur menurun drastis pada tahun 2020. Saat itu, pemerintah melakukan realokasi danrefocusinganggaran untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Akan tetapi, pemerintah tak kehilangan akal untuk terus menggenjot pembangunan infrastruktur, salah satunya lewat kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Langkah ini dilakukan untuk menutup gap pendanaan. Sepanjang 2020-2024, dana yang bisa diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sekitar 30% atau Rp623 triliun. Sedangkan, pendanaan yang dibutuhkan mencapai Rp2.058 triliun.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan agar tetap kompetitif dan menarik, seperti skema pembiayaan kreatif jalan tol dan insentif pajak untuk penanaman modal.

“Ke depan, kita harus membangun lebih banyak lagi infrastruktur yang lebih berkualitas,smartdan ramah lingkungan. Yang membuka akses dan meningkatkan keterhubungan antar wilayah, keterhubungan antar daerah, dan meningkatkan efisiensi. Serta, meningkatkan produktivitas untuk mewujudkan Indonesia maju,” tegas lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.

(Baca juga:Kementerian PUPR Dukung Penghijauan Infrastruktur)

Dia menyatakan semua infrastruktur yang dibangun harus segera dioperasikan dan dipelihara secara baik. Basuki menunjukkan pihaknya tidak hanya membangun jalan tol. Kementerian PUPR juga konsen terhadap jalan-jalan yang menghubungkan daerah produsen hasil bumi, seperti di Liang Melas Datas, Kabupaten Karo.

“Inilah yang harus diprioritaskan salah satunya menghubungkan ke kawasan industri sehingga apa yang kita lakukan, manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” jelasnya.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengungkapkan ada 14 proyek yang disiapkan menggunakan skema KPBU dan 16 proyek dalam tahap transaksi. Dari 30 proyek tersebut, diperkirakan membutuhkan investasi Rp332,59 triliun pada 2022.

Adapun 10 proyek yang dalam transaksi, antara lain, jembatan Batam-Bintan, Jalan Trans Papua ruas Jayapura-Wamena, jalan tol Kediri-Tulungagung, dan jalan tol Semarang Harbour. “Enam proyek di bidang jalan dan jembatan di antaranya untuk pembangunan jalan tol Cilacap-Yogyakarta, Demak-Tuban, dan Ngawi-Bojonegoro-Babat sedang dalam tahap penyiapan,” ujarnya seperti dikutip dari situs Kementerian PUPR.

Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM Ikaputra mengatakan infrastruktur merupakan prasyarat dasar untuk menopang transportasi barang dan orang. Dia menyatakan seharusnya masyarakat senang dengan masifnya pembangunan berbagai infrastruktur. Sebab, ini sebagai syarat untuk pengembangan ekonomi yang ujungnya pada kesejahteraan masyarakat.

Bukan berarti semua pembangunan infrastruktur berjalan mulus dan manfaatnya langsung dirasakan. Salah satunya, Bandara Kertajati. Ikaputra tidak setuju jika Bandara Kertajati tak sukses. Menurutnya, letak bandara ini sangat strategis. Ada beberapa indikator yang mungkin membuatnya belum berfungsi optimal, misal akses jalan tol Cisumdawu yang masih dibangun dan bandara sekitar yang masih beroperasi.

“Dia ada di Jawa Barat yang lebih aksesibilitas dibandingkan jika ada di Bandung, karena di situ dekat Pelabuhan Patimban. Kalau melihat itu, yang akan diangkut selain logistik juga ada. Menarik juga keputusan umroh dan haji harus lewat Kertajati. Itu sebenarnya tahapan-tahapan (yang harus dilakukan) sehingga mulai bisa dimanfaatkan. Tentu harus ada kebijakan-kebijakan yang lebih,” ujarnya kepada KORAN SINDO, Senin (27/6).