Harus Ada Rencana Komprehensif untuk Pemanfaatan Infrastruktur
Sabtu, 02 Juli 2022 - 08:58 WIB
loading...
Pemerintah begitu masif membangun berbagai infrastruktur selama delapan tahun terakhir. Foto/Dok. SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah begitu masif membangun berbagai infrastruktur selama delapan tahun terakhir. Sebagai upaya membuka akses, konektivitas antar wilayah, dan membuat arus logistik lebih efisien yang akan menopang pertumbuhan perekonomian di masa depan.
Sejak memimpin Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) menggaungkan berbagai pembangunan berbagai infrastruktur. Dan, bukan hanya di Pulau Jawa. Mantan Wali Kota Surakarta itu membangun infrastruktur, seperti jalan tol di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Kemudian, membangun jalan Trans Papua. Konektivitas laut dan udara pun coba dihidupkan dengan merevitalisasi sejumlah pelabuhan dan bandara.
Moda transportasi yang bisa mengangkut penumpang dan logistik dalam jumlah banyak pun disasar. Pemerintah membangun jalur kereta baru dan reaktivasi jalur lama, seperti Makassar-Parepare (Sulawesi) dan Cibatu-Garut (Jawa Barat). Jokowi mengatakan pentingnya pondasi infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia (SDM) untuk memenangkan kompetisi global dan menuju Indonesia maju.
Di sisi lain, pemerintah melakukan hilirisasi industri. Ini berkesinambungan dengan tujuan memberikan nilai tambah pada pengolahan sumber daya alam (SDA) Tanah Air. “Harus mulai kita berani stop ekspor bahan mentah kemudian kita buat barang jadi,” ujarnya di Jakarta (21/6) seperti dikutip dari situs Sekretariat Kabinet (Setkab).
(Baca juga:Proyek Infrastruktur Dorong Pemulihan Ekonomi)
Salah satu yang gencar dibangun di era Jokowi adalah jalan tol. Total panjang jalan tol yang dibangun sejak 2014 adalah 1.900 kilometer (km). Tentu tidak bisa menafikan pembangunan yang telah dilakukan pemerintah sebelumnya.
Sebelum itu, jalan tol yang sudah beroperasi sepanjang 780 km. Memang yang terlihat, serta menuai pro dan kontra itu pembangunan jalan tol. Padahal, pemerintah begitu agresif membangun bendungan, seperti Jatigede (Jawa Barat), Tiga Dihaji (Sumatera Selatan), dan Napun Gede (Nusa Tenggara Timur).
Pembangunan bendungan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan pengendalian banjir. Ada juga revitalisasi bandara kecil, seperti Ngloram (Blora), Trunojoyo (Sumenep), Leo Wattimena (Morotai), dan Ranai (Natuna).
Di sisi laut, pemerintah membangun Pelabuhan Patimban untuk mengurangi beban Tanjung Priok dan semakin memperlancar arus barang ekspor dari sejumlah kawasan industri yang terbentang di utara Jawa Barat. “Kita telah membangun 124 pelabuhan baru,” ucap Jokowi.
Di antara semua itu yang palingboomingdan dampaknya langsung terlihat adalah Trans Jawa. Tol ini diprediksi menghidupkan perekonomian masyarakat, kawasan industri, dan wisata sehingga arus penumpang dan logistik menjadi cepat dan efisien.
(Baca juga:Pembangunan Infrastruktur Dorong Investasi Baru)
Dari sisi anggaran pun, pemerintah cukup royal untuk infrastruktur, yakni Rp269,1 triliun (2016), Rp381,2 triliun (2017), Rp394 triliun (2018), Rp394,1 triliun (2019), Rp281,1 triliun (2020), Rp417,4 triliun (2021), dan Rp365,8 triliun (2022).
Sejak memimpin Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) menggaungkan berbagai pembangunan berbagai infrastruktur. Dan, bukan hanya di Pulau Jawa. Mantan Wali Kota Surakarta itu membangun infrastruktur, seperti jalan tol di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Kemudian, membangun jalan Trans Papua. Konektivitas laut dan udara pun coba dihidupkan dengan merevitalisasi sejumlah pelabuhan dan bandara.
Moda transportasi yang bisa mengangkut penumpang dan logistik dalam jumlah banyak pun disasar. Pemerintah membangun jalur kereta baru dan reaktivasi jalur lama, seperti Makassar-Parepare (Sulawesi) dan Cibatu-Garut (Jawa Barat). Jokowi mengatakan pentingnya pondasi infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia (SDM) untuk memenangkan kompetisi global dan menuju Indonesia maju.
Di sisi lain, pemerintah melakukan hilirisasi industri. Ini berkesinambungan dengan tujuan memberikan nilai tambah pada pengolahan sumber daya alam (SDA) Tanah Air. “Harus mulai kita berani stop ekspor bahan mentah kemudian kita buat barang jadi,” ujarnya di Jakarta (21/6) seperti dikutip dari situs Sekretariat Kabinet (Setkab).
(Baca juga:Proyek Infrastruktur Dorong Pemulihan Ekonomi)
Salah satu yang gencar dibangun di era Jokowi adalah jalan tol. Total panjang jalan tol yang dibangun sejak 2014 adalah 1.900 kilometer (km). Tentu tidak bisa menafikan pembangunan yang telah dilakukan pemerintah sebelumnya.
Sebelum itu, jalan tol yang sudah beroperasi sepanjang 780 km. Memang yang terlihat, serta menuai pro dan kontra itu pembangunan jalan tol. Padahal, pemerintah begitu agresif membangun bendungan, seperti Jatigede (Jawa Barat), Tiga Dihaji (Sumatera Selatan), dan Napun Gede (Nusa Tenggara Timur).
Pembangunan bendungan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan pengendalian banjir. Ada juga revitalisasi bandara kecil, seperti Ngloram (Blora), Trunojoyo (Sumenep), Leo Wattimena (Morotai), dan Ranai (Natuna).
Di sisi laut, pemerintah membangun Pelabuhan Patimban untuk mengurangi beban Tanjung Priok dan semakin memperlancar arus barang ekspor dari sejumlah kawasan industri yang terbentang di utara Jawa Barat. “Kita telah membangun 124 pelabuhan baru,” ucap Jokowi.
Di antara semua itu yang palingboomingdan dampaknya langsung terlihat adalah Trans Jawa. Tol ini diprediksi menghidupkan perekonomian masyarakat, kawasan industri, dan wisata sehingga arus penumpang dan logistik menjadi cepat dan efisien.
(Baca juga:Pembangunan Infrastruktur Dorong Investasi Baru)
Dari sisi anggaran pun, pemerintah cukup royal untuk infrastruktur, yakni Rp269,1 triliun (2016), Rp381,2 triliun (2017), Rp394 triliun (2018), Rp394,1 triliun (2019), Rp281,1 triliun (2020), Rp417,4 triliun (2021), dan Rp365,8 triliun (2022).
Lihat Juga :
