Harus Ada Rencana Komprehensif untuk Pemanfaatan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur dinilai cepat berdampak ketika dilakukan di Jawa. Namun, di luar Jawa terkadang tak langsung bisa dimanfaatkan, seperti Kereta Api Makassar-Parepare. Ikaputra menjelaskan konektivitas itu tidak hanya bicara mengangkut orang dan pergerakannya, tapi perlu dilihat tujuan-tujuan yang lebih besar lagi. Ada banyak komoditas di luar Jawa yang membutuhkan kemudahan alur dan ketersediaan transportasi.

Dia menerangkan kebijakan pemerintah, seperti melarang ekspor barang mentah, akan mengubah moda transportasi dan infrastrukturnya. Adanya infrastruktur baru atau hasil revitalisasi perlu diikuti berbagai kebijakan dan perencanaan komprehensif dari pemerintah pusat, daerah, dan seluruh stakeholder, dalam pemanfaatannya.

“Harus segera dilengkapi dengan tahapan yang panjang. Siapa yang akan mengoperasikan dan memanfaatkan di situ. Di situ kita mulai berpikir bersama untuk merencanakannya. Komprehensif (di sini) kelengkapan rencana-rencana yang mengintegrasikan infrastruktur yang harus diutamakan. Tanpa perencanaan komprehensif, tidak akan sukses,” tegasnya.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai wajarmultiplier effectpembangunan infrastruktur di masa pandemi tak langsung berdampak pada perekonomian. Pertama, dananya menurun kemudian adanya sejumlah pembatasan pengerjaan pada awal pandemi. Ketika pemerintah mulai menemukan ramuan untuk membuka sektor esensial, termasuk infrastruktur, dampaknya mulai menggeliat.

(Baca juga:Perbaiki Infrastruktur Kawasan Wisata Puncak)

“Jadi kalau bicara konteks pandemi, proporsi atau sumbangannya lebih kecil. Kalau bicara di luar pandemi, dampak yang diberikan, terutama pada proses konstruksi awal dilakukan itu menyerap pekerja dan untuk membeli bahan baku. Itu bisa memberikanmultiplier effectke perekonomian,” ujarnya kepada KORAN SINDO.

Yusuf Rendy menyebut secara umum, beberapa indikator dari kinerja logistik mengalami perbaikan. Ini tidak lepas dari pembangunan infrastruktur yang dibangun pada periode pertama Jokowi.

Dampak infrastruktur di Jawa dan luar Jawa pun bisa berbeda dari sisi waktu. Di Jawa, industri sudah mapan dan SDM-nya sudah melimpah. Dia meminta pemerintah untuk melakukan studi kelayakan yang baik untuk pembangunan di luar Jawa.

“Idealnya, kalau kita bicara infrastruktur apalagi jalan tol. Itu nantinya nyambung ke kawasan industri di dalamnya banyak industri yang beroperasi. Kalau saya katakan, upaya mendorong pembangunan infrastruktur untuk menopang industri itu hanya satu sisi. Tapi di sisi lain yang harus diperhatikan, bagaimana mendorong (kehadiran) industrinya sendiri,” tegasnya.

Yusuf Rendy menuturkan pemerintah seharusnya bisa mengerek investasi, terutama industri manufaktur, di luar Jawa dengan menyampaikan berbagai infrastruktur yang dibangun. Dengan pemanfaatan maksimal dan arus investasi yang masuk, diharapkan pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh di atas 5%-6%. Untuk menarik investor, menurutnya, pemerintah harus menawarkan beragam insentif.

Yang perlu diingat juga, pembangunan infrastruktur tidak akan langsung terasa oleh masyarakat. Dia menjelaskan semua itu tergantung peruntukannya. Jika itu untuk masyarakat, mungkin butuh waktu lima tahun. Jalan tol bisa berbeda, misal Trans Jawa, itu dengan cepat berdampak terhadap masyarakat dan arus logistik yang ujungnya pada perekonomian.

“Menurut saya, pemerintah di kemudian hari jika ingin merancang infrastruktur, tidak hanya melihat efek jangka panjang saja. Akan tetapi, bagaimana pembiayaan jangka pendek. Jangan sampai, BUMN karya yang diminta membuat infrastruktur tertatih-tatih, kesulitan mencari sumber pembiayaan. Akhirnya, harus (mencari) beragam alternatif pendanaan,” pungkasnya.