Butuh Biaya Besar, Pembangunan Green Port Perlu Komitmen Serius

JAKARTA - Pembangunan pelabuhan berkonsep green port atau pelabuhan ramah lingkungan membutuhkan komitmen serius mengingat biayanya yang fantastis.

“Intinya komitmen dari semua pihak terutama manajemen karena kaitannya dengan biaya yang harus dikeluarkan,” ujar Kepala Divisi Revegetasi Pusat Studi Reklamasi Tambang LPPM IPB Sri Wilarso Budi Sri Wilarso, Jumat (1/7/2022).

Menurut dia, salah satu unsur dari green port adalah penanaman pohon di kawasan pelabuhan. Namun, penanaman pohon di pelabuhan relatif lebih sulit terutama pelabuhan yang kawasannya berdiri di atas tanah hasil revitalisasi.

“Di tempat yang bukan hasil timbunan, membuat lubang secara manual bisa tapi kalau di tempat timbunan untuk bikin lubang saja harus pakai alat berat, belum biaya mendatangkan tanah-tanah dari luar,” tuturnya.



Sri mengapresiasi pelabuhan yang berkomitmen beralih menjadi green port seperti yang dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan PT Karya Citra Nusantara (KCN) .

Utamanya, kerja sama dengan pelabuhan baru pertama kali dilakukan IPB karena selama ini proyek penghijauan hanya berasal dari perusahaan pertambangan.

Dia menjelaskan, pihak KCN mendatangi IPB pada November 2021 lalu untuk meminta bantuan melakukan kajian teekait menentukan tanaman apa yang cocok untuk ditanam di pelabuhan berkonsep green port.

Para direksi KCN pun, menurut Sri, menyambut kedatangan dirinya dan tim dengan baik saat melakukan survei awal di pelabuhan yang berada di Marunda, Jakarta Utara tersebut.

“Komitmen KCN bagus sekali ya karena belum banyak pelabuhan yang menerapkan konsep seperti ini apalagi ini didukung oleh direksi secara penuh,” ucap dia.

Terpisah, Direktur Utama PT KCN Widodo Setiadi menyampaikan, pembangunan green port bisa mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis ekologi.

“Konsep green port harus diatur dan didukung bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan, sehingga konsep pelabuhan green port ini dapat berjalan sesuai dengan tujuannya yaitu meningkatkan perekonomian nasional dengan berbasis aspek ekologis yang seimbang,” ujar Widodo.

Menurut dia, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) selaku regulator telah menunjuk pelabuhan BUP PT KCN sebagai pendukung dari pelabuhan Tanjung Priok untuk menangani bongkar muat barang curah yang menimbulkan polusi.

Sehingga, sebagai bagian dari upaya untuk menekan emisi karbon, KCN bertekad untuk membuat pelabuhan dengan konsep ramah lingkungan.

“Pelabuhan bongkar muat ini identik dengan menimbulkan polusi. Maka dari itu harus diimbangi dengan pelabuhan yang berkonsep green port,” tuturnya.



Hingga saat ini total penanaman Mangrove di BUP PT KCN dari tahap 1 hingga tahap 2 telah mencapai 1.080 meter dari target 1.700 meter.

Hal tersebut, jelas Widodo, merupakan dukungan dari program rehabilitasi yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo yang menargetkan hingga 2024 telah tertanam mangrove seluas 600.000 hektar.

“Penanaman mangrove KCN tahap 1, tahap 2 dan selanjutnya merupakan implementasi dari program tersebut,” urainya.