Peta Jalan IHT Nasional Harus Berpihak kepada Dunia Usaha
Rabu, 13 Juli 2022 - 16:30 WIB
loading...
A
A
A
Lebih lanjut, roadmap IHT nantinya memuat beberapa program, sasaran, strategi target dan rencana aksi. "Untuk tembakau yang bertanggung jawab menyiapkan konsep/usulan dari Kementan, sebaiknya ditanyakan langsung kepada Kementan," ujarnya.
Putu mengungkapkan, sektor IHT merupakan salah satu industri yang sangat tergantung dari kebijakan/regulasi. Oleh karena itu, prospek IHT sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang dipilih atau disepakati oleh para pihak pada titik mana kesetimbangan itu diletakkan.
"Strategi mempertahankan keberadaan IHT dan meningkatkan daya saing IHT sudah diusulkan oleh Kemenperin, namun karena masih dalam proses pembahasan, belum bisa dipublikasikan," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Soeseno berharap petani tembakau dilibatkan dalam proses penyusunan peta jalan atau roadmap industri hasil tembakau nasional. "Setidaknya harapan dan keluhan petani menjadi bagian yang mungkin dimasukkan dalam perumusan roadmap IHT," kata Soeseno.
Selain itu, APTI juga berharap regulasi cukai harus mempertimbangkan kelangsungan hidup IHT, karena banyak mata pencaharian pekerja dan petani sangat berkolerasi erat dengan perkembangan IHT. "Jika regulasi tentang cukai ditentukan sangat tinggi dan IHT tertekan, maka dampak tekanannya akan juga dirasakan pekerja dan petani," paparnya.
Menurut Soeseno, IHT memiliki peran sebagai sektor penghela bagi petani. Bagaimana IHT beroperasi maka akan menarik seluruh sektor turunannya seperti pekerja dan petani. "Sekali lagi, karena IHT sebagai sektor penghela bagi petani tembakau, maka yang diperlukan untuk dirumuskan dalam roadmap adalah masalah kemitraan antara petani tembakau dan IHT," ujarnya.
Selama ini, lanjut Soeseno, banyak pengendalian IHT yang berdampak negatif bagi petani. Oleh karena itu, APTI berharap penyusunan roadmap IHT harus benar-benar komprehensif mencakup juga memikirkan kelangsungan hidup petani tembakau dan pekerja rokok.
Putu mengungkapkan, sektor IHT merupakan salah satu industri yang sangat tergantung dari kebijakan/regulasi. Oleh karena itu, prospek IHT sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang dipilih atau disepakati oleh para pihak pada titik mana kesetimbangan itu diletakkan.
"Strategi mempertahankan keberadaan IHT dan meningkatkan daya saing IHT sudah diusulkan oleh Kemenperin, namun karena masih dalam proses pembahasan, belum bisa dipublikasikan," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Soeseno berharap petani tembakau dilibatkan dalam proses penyusunan peta jalan atau roadmap industri hasil tembakau nasional. "Setidaknya harapan dan keluhan petani menjadi bagian yang mungkin dimasukkan dalam perumusan roadmap IHT," kata Soeseno.
Selain itu, APTI juga berharap regulasi cukai harus mempertimbangkan kelangsungan hidup IHT, karena banyak mata pencaharian pekerja dan petani sangat berkolerasi erat dengan perkembangan IHT. "Jika regulasi tentang cukai ditentukan sangat tinggi dan IHT tertekan, maka dampak tekanannya akan juga dirasakan pekerja dan petani," paparnya.
Menurut Soeseno, IHT memiliki peran sebagai sektor penghela bagi petani. Bagaimana IHT beroperasi maka akan menarik seluruh sektor turunannya seperti pekerja dan petani. "Sekali lagi, karena IHT sebagai sektor penghela bagi petani tembakau, maka yang diperlukan untuk dirumuskan dalam roadmap adalah masalah kemitraan antara petani tembakau dan IHT," ujarnya.
Selama ini, lanjut Soeseno, banyak pengendalian IHT yang berdampak negatif bagi petani. Oleh karena itu, APTI berharap penyusunan roadmap IHT harus benar-benar komprehensif mencakup juga memikirkan kelangsungan hidup petani tembakau dan pekerja rokok.
Lihat Juga :
