Surutnya Pendanaan Batu bara, Perpanjangan Perusahaan PKP2B Harus Dievaluasi
loading...
A
A
A
Direktur Eksekutif Asosiasi Batubara Indonesia (APBI), Hendra Sinadia, pada Maret 2022 mengakui pembiayaan batu bara memang semakin langka dan perusahaan tambang harus lebih mengandalkan modal internal untuk membiayai proyeknya.
Bank harus menjaga reputasinya dengan tidak mendanai perusahaan perusak lingkungan Adaro telah menjadi sasaran kritik oleh para aktivis karena rekam jejak lingkungan dan sosialnya yang buruk. Perusahaan batu bara menggusur paksa warga desa Wonorejo untuk ekspansi pertambangannya.
Desa Wonorejo terletak di Kalimantan Selatan dan dulunya merupakan rumah para transmigran dari Jawa. Investigasi oleh Project Multatuli mengonfirmasi bahwa desa ini sekarang kosong dan telah berubah menjadi kolam pengendapan batu bara Adaro. Praktik-praktik semacam itu berisiko mencemari kebijakan perlindungan dan keberlanjutan sosial dan lingkungan bank.
“Aktivitas tambang Adaro telah menggusur warga Wonorejo di daerah tersebut. Warga di sini biasa diintimidasi aparat keamanan jika tidak mau menjual tanahnya. Fakta-fakta ini seharusnya mendorong pemerintah untuk mengaudit Adaro, mengevaluasi total praktik tambangnya, dan menuntut tanggung jawab lingkungannya," terang Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Selatan, Forum Lingkungan Hidup Indonesia, Kisworo Dwi Cahyono.
"Kami mendorong semua pihak mengawal proses perpanjangan perizinan industry ekstraktif ini yang berdampak langsung ke masyarakat di tapak,” bebernya.
Bank harus menjaga reputasinya dengan tidak mendanai perusahaan perusak lingkungan Adaro telah menjadi sasaran kritik oleh para aktivis karena rekam jejak lingkungan dan sosialnya yang buruk. Perusahaan batu bara menggusur paksa warga desa Wonorejo untuk ekspansi pertambangannya.
Desa Wonorejo terletak di Kalimantan Selatan dan dulunya merupakan rumah para transmigran dari Jawa. Investigasi oleh Project Multatuli mengonfirmasi bahwa desa ini sekarang kosong dan telah berubah menjadi kolam pengendapan batu bara Adaro. Praktik-praktik semacam itu berisiko mencemari kebijakan perlindungan dan keberlanjutan sosial dan lingkungan bank.
“Aktivitas tambang Adaro telah menggusur warga Wonorejo di daerah tersebut. Warga di sini biasa diintimidasi aparat keamanan jika tidak mau menjual tanahnya. Fakta-fakta ini seharusnya mendorong pemerintah untuk mengaudit Adaro, mengevaluasi total praktik tambangnya, dan menuntut tanggung jawab lingkungannya," terang Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Selatan, Forum Lingkungan Hidup Indonesia, Kisworo Dwi Cahyono.
"Kami mendorong semua pihak mengawal proses perpanjangan perizinan industry ekstraktif ini yang berdampak langsung ke masyarakat di tapak,” bebernya.
(akr)