Terungkap Alasan Audit Perkebunan Sawit, Luhut: Jaga Kesejahteraan Petani
loading...
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. FOTO/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan alasan pemerintah melakukan audit perkebunan kelapa sawit. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya memperbaiki tata kelola sawit.
"Audit tata kelola sawit akan membantu melengkapi data dan informasi dari hulu hingga hilir, sehingga pembuatan kebijakan menjadi lebih akurat. Saat ini melalui SIMIRAH 2.0, data aliran distribusi CPO dan minyak goreng sudah dapat dikumpulkan, tapi tentu masih perlu disempurnakan," kata dia dalam pernyataan tertulis, Senin (18/7/2022).
Luhut meminta seluruh pihak dapat membantu melengkapi data dan informasi yang dibutuhkan. Sehingga pemerintah bisa menentukan secara akurat parameter yang harus dijaga dan mendesain kebijakan yang tepat untuk mencapai parameter tersebut.
"Tata kelola sawit kompleks dan melibatkan banyak stakeholders. Berbagai target di sisi hulu dan hilir harus dapat diseimbangkan karena terdapat trade off antara target satu dan yang lain," lanjutnya.
Menurut dia peran kelapa sawit sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia saat dihadapkan pada tekanan ekonomi dunia, baik dari sisi hulu maupun hilir. Ia mengatakan bahwa kelapa sawit berperan besar terhadap ekonomi indonesia.
Selain salah satu penyumbang terbesar ekspor dan penerimaan negara, harga Tandan Buah Segar (TBS) yang terjaga dan minyak goreng yang terjangkau membantu menjaga tingkat konsumsi. Pemerintah saat ini terus menjaga ketersediaan dan keterjangkauan minyak goreng dengan harga minyak goreng curah rakyat sebesar Rp14 ribu. "Kita berusaha menjaga kesejahteraan petani sawit serta memastikan profit usaha yang berkeadilan," jelas Menko Luhut.
"Audit tata kelola sawit akan membantu melengkapi data dan informasi dari hulu hingga hilir, sehingga pembuatan kebijakan menjadi lebih akurat. Saat ini melalui SIMIRAH 2.0, data aliran distribusi CPO dan minyak goreng sudah dapat dikumpulkan, tapi tentu masih perlu disempurnakan," kata dia dalam pernyataan tertulis, Senin (18/7/2022).
Luhut meminta seluruh pihak dapat membantu melengkapi data dan informasi yang dibutuhkan. Sehingga pemerintah bisa menentukan secara akurat parameter yang harus dijaga dan mendesain kebijakan yang tepat untuk mencapai parameter tersebut.
"Tata kelola sawit kompleks dan melibatkan banyak stakeholders. Berbagai target di sisi hulu dan hilir harus dapat diseimbangkan karena terdapat trade off antara target satu dan yang lain," lanjutnya.
Menurut dia peran kelapa sawit sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia saat dihadapkan pada tekanan ekonomi dunia, baik dari sisi hulu maupun hilir. Ia mengatakan bahwa kelapa sawit berperan besar terhadap ekonomi indonesia.
Selain salah satu penyumbang terbesar ekspor dan penerimaan negara, harga Tandan Buah Segar (TBS) yang terjaga dan minyak goreng yang terjangkau membantu menjaga tingkat konsumsi. Pemerintah saat ini terus menjaga ketersediaan dan keterjangkauan minyak goreng dengan harga minyak goreng curah rakyat sebesar Rp14 ribu. "Kita berusaha menjaga kesejahteraan petani sawit serta memastikan profit usaha yang berkeadilan," jelas Menko Luhut.
(nng)
Explore More