Meski Dibelit Sejumlah Masalah, Ekonom Indef: Indonesia Tak Bisa Ditarik-tarik Akan Seperti Sri Lanka
Senin, 18 Juli 2022 - 14:58 WIB
loading...
A
A
A
"Indonesia sangat sulit melompat dari negara berpendapatan menengah menjadi negara berpendapatan tinggi melewati batar USD10 ribu per kapita. Sudah hampir 10 tahun ini pendatapan per kapita kita hanya USD4 ribu," katanya.
Masalah selanjutnya, krisis harga pangan dan energi. Di Amerika saat ini inflasi mulai tinggi dan sudah mulai ada antrean makanan. Makanan cukup, tetapi harganya tidak lagi terjangkau. Mengapa situasi itu tidak atau belum terjadi di Indonesia?
Didik sendiri menjawabnya, pemerintah melakukan subsidi besar-besaran dan mencegat semua kemungkinan inflasi dengan berbagai langkah, menggunakan APBN dan berutang. Kebijakan itu berpotensi menimbulkan risiko di masa mendatang, bahkan akan menjadi tanggungan presiden yang akan datang. Subsidi dari pemerintah saat ini, lanjut Didik, sudah mencapai lebih dari Rp500 triliun.
Masalah keempat, ada utang dan defisit dalam setahun Rp1.000 triliun. Utang satu tahun sebesar Rp1,500 triliun, yang artinya lebih besar dari pendapatan pajak dari seluruh rakyat Indonesia. Semua itu terjadi karena tidak ada check and balance.
Sekarang, pemda-pemda, bupati dan seterusnya dianggap berfoya-foya hampir dua kali lebih besar dari masa sebelum krisis. Itu bisa dihitung dari angka di kementerian: berapa kali perjalanan dinas dalam dan luar negeri, yang ternyata lebih banyak.
"Ketika krisis, orang seharusnya menghemat, tidak ke mana-mana dulu. Bisa terjadi ada pemotongan anggaran. Potongan itulah yang dimasukkan dalam anggaran PEN, tetapi sekarang yang terjadi dipotong pun tidak, tetapi anggaran PEN sudah Rp700 triliun," papar Didik.
Masalah selanjutnya, krisis harga pangan dan energi. Di Amerika saat ini inflasi mulai tinggi dan sudah mulai ada antrean makanan. Makanan cukup, tetapi harganya tidak lagi terjangkau. Mengapa situasi itu tidak atau belum terjadi di Indonesia?
Didik sendiri menjawabnya, pemerintah melakukan subsidi besar-besaran dan mencegat semua kemungkinan inflasi dengan berbagai langkah, menggunakan APBN dan berutang. Kebijakan itu berpotensi menimbulkan risiko di masa mendatang, bahkan akan menjadi tanggungan presiden yang akan datang. Subsidi dari pemerintah saat ini, lanjut Didik, sudah mencapai lebih dari Rp500 triliun.
Masalah keempat, ada utang dan defisit dalam setahun Rp1.000 triliun. Utang satu tahun sebesar Rp1,500 triliun, yang artinya lebih besar dari pendapatan pajak dari seluruh rakyat Indonesia. Semua itu terjadi karena tidak ada check and balance.
Sekarang, pemda-pemda, bupati dan seterusnya dianggap berfoya-foya hampir dua kali lebih besar dari masa sebelum krisis. Itu bisa dihitung dari angka di kementerian: berapa kali perjalanan dinas dalam dan luar negeri, yang ternyata lebih banyak.
"Ketika krisis, orang seharusnya menghemat, tidak ke mana-mana dulu. Bisa terjadi ada pemotongan anggaran. Potongan itulah yang dimasukkan dalam anggaran PEN, tetapi sekarang yang terjadi dipotong pun tidak, tetapi anggaran PEN sudah Rp700 triliun," papar Didik.
Lihat Juga :
