Meski Dibelit Sejumlah Masalah, Ekonom Indef: Indonesia Tak Bisa Ditarik-tarik Akan Seperti Sri Lanka

JAKARTA - Baru-baru ini publik dikejutkan dengan kasus antre makanan di Amerika Serikat. Tampaknya krisis pandemi Covid-19 terus berlanjut, bahkan setelah pandemi berakhir menjadi endemi. Sebelumnya, dua negara mengalami krisis ekonomi dan politik, yakni Pakistan dan Sri Lanka. Pertanyaannya, apakah ada ancaman krisis ekonomi di Indonesia dalam satu atau dua tahun ke depan?



"Pertanyaan ini tidak mudah dijawab, tetapi bisa dikaji dari indikasi-indikasinya. Setidaknya ada beberapa indikasi masalah yang terus berkelindan dalam ekonomi Indonesia," kata ekonom Indef Didik J. Rachbini, dalam diskusi Forum Guru Besar Insan Cita dengan topik “Ketahanan Ekonomi Indonesia di Tengah Ancaman Krisis”, dikutip Senin (18/7/2022).

Didik kemudian menjabarkannya. Pertama, krisis Covid-19 dan dampaknya yang ternyata tidak berhenti, beda dengan krisis ekonomi. Menurut Didik, krisis Indonesia multi-dimensi, paling tidak ada dua dimensi, yakni kesehatan dan ekonomi.

"Berbeda dengan krisis-krisis sebelumnya. Maka seharusnya pemerintah tidak boleh abai terhadap dampak dari krisis covid ini," jelas Didik.

Masalah kedua, yaitu kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi 5% seperti sekarang masih menjadi tanda tanya karena pengaruh krisis global yang sudah memakan korban. Apalagi berharap ekonomi bisa tumbuh hingga 7%.

Dengan pertumbuhan ekonomi hampir satu dekade seperti saat ini, maka harapan Indonesia untuk melakukan lompatan menjadi negara industri menjadi sulit dan bahkan tidak akan terwujud. Bonus demografi menjadi tersia-siakan, padahal hanya datang sekali dalam sejarah-bangsa-bangsa.

"Indonesia sangat sulit melompat dari negara berpendapatan menengah menjadi negara berpendapatan tinggi melewati batar USD10 ribu per kapita. Sudah hampir 10 tahun ini pendatapan per kapita kita hanya USD4 ribu," katanya.

Masalah selanjutnya, krisis harga pangan dan energi. Di Amerika saat ini inflasi mulai tinggi dan sudah mulai ada antrean makanan. Makanan cukup, tetapi harganya tidak lagi terjangkau. Mengapa situasi itu tidak atau belum terjadi di Indonesia?

Didik sendiri menjawabnya, pemerintah melakukan subsidi besar-besaran dan mencegat semua kemungkinan inflasi dengan berbagai langkah, menggunakan APBN dan berutang. Kebijakan itu berpotensi menimbulkan risiko di masa mendatang, bahkan akan menjadi tanggungan presiden yang akan datang. Subsidi dari pemerintah saat ini, lanjut Didik, sudah mencapai lebih dari Rp500 triliun.