Kereta Api Solusi Percepatan Logistik Daerah
loading...
A
A
A
JAKARTA - Rencana pengembangan angkutan barang/penumpang berbasis rel di Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatra Utara, dan Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, akan menjadi sarana mendukung logistik bagi kegiatan perekonomian dan bisnis harus dilakukan kerja sama antara Kementerian Perhubungan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pemerintah daerah, dan PT Kereta Api Indonesia .
"Hal ini tentu mendorong peluang investasi yang menggiurkan pada sektor logistik khususnya pada bidang usaha kereta api yang terkoneksi dengan pelabuhan dan perkotaan," papar Staf Ahli Menteri Bidang Logistik, Multimoda dan Keselamatan Perhubungan Cris Kuntadi di Jakarta, Sabtu (27/6/2020).
Kereta ke pelabuhan Kuala Tanjung sempat akan dioperasikan tetapi terkendala terbatasnya muatan dan resistensi masyarakat. Cris mengharapkan peran maksimal stakeholders untuk meningkatkan jumlah muatan dan sosialisasi kepada masyarakat lebih intens. "Serta bisa memaksimalkan kereta api sebagai moda utama angkutan barang sebagaimana angkutan penumpang yang berada di Jawa," jelasnya.
(Baca Juga: Harga Tiket Kereta Api Jarak Jauh Naik 40%)
Dalam pembangunan tersebut terdapat keterbatasan APBN 36% sehingga 64% mendorong keterlibatan swasta melalui pola KPBU yang ditawarkan dari BKPM sangat menarik.
Rencana Induk Perkeretaapian Nasional dan Daerah/Provinsi dibangun harus sesuai dengan masalah yang ada dan prioritaskan masalah baik tahun ini maupun tahun depan.
Kemudian terkait dukungan Pemerintah Daerah untuk penyediaan lahan bisa meminjam konsep Direktur Jenderal Perhubungan Udara dikarenakan banyaknya Pemerintah Daerah ingin memiliki Bandar Udara yang dibangun di daerah tersebut, maka Direktur Jenderal Perhubungan Udara menyampaikan silahkan lahannya disediakan dan Direktur Jenderal Perhubungan Udara yang akan membangun.
Cris berharap pembangunan jalur kereta api baru bukan hanya membangun infrastruktur namun keselamatan harus terjamin terutama pada perlintasan sebidang maupun perlintasan liar.
"Pada satu sisi masyarakat membutuhkan akses jalan cepat, tetapi di sisi lain perlintasan sebidang bisa menjadi sumber terjadinya kecelakaan," tandasnya.
"Hal ini tentu mendorong peluang investasi yang menggiurkan pada sektor logistik khususnya pada bidang usaha kereta api yang terkoneksi dengan pelabuhan dan perkotaan," papar Staf Ahli Menteri Bidang Logistik, Multimoda dan Keselamatan Perhubungan Cris Kuntadi di Jakarta, Sabtu (27/6/2020).
Kereta ke pelabuhan Kuala Tanjung sempat akan dioperasikan tetapi terkendala terbatasnya muatan dan resistensi masyarakat. Cris mengharapkan peran maksimal stakeholders untuk meningkatkan jumlah muatan dan sosialisasi kepada masyarakat lebih intens. "Serta bisa memaksimalkan kereta api sebagai moda utama angkutan barang sebagaimana angkutan penumpang yang berada di Jawa," jelasnya.
(Baca Juga: Harga Tiket Kereta Api Jarak Jauh Naik 40%)
Dalam pembangunan tersebut terdapat keterbatasan APBN 36% sehingga 64% mendorong keterlibatan swasta melalui pola KPBU yang ditawarkan dari BKPM sangat menarik.
Rencana Induk Perkeretaapian Nasional dan Daerah/Provinsi dibangun harus sesuai dengan masalah yang ada dan prioritaskan masalah baik tahun ini maupun tahun depan.
Kemudian terkait dukungan Pemerintah Daerah untuk penyediaan lahan bisa meminjam konsep Direktur Jenderal Perhubungan Udara dikarenakan banyaknya Pemerintah Daerah ingin memiliki Bandar Udara yang dibangun di daerah tersebut, maka Direktur Jenderal Perhubungan Udara menyampaikan silahkan lahannya disediakan dan Direktur Jenderal Perhubungan Udara yang akan membangun.
Cris berharap pembangunan jalur kereta api baru bukan hanya membangun infrastruktur namun keselamatan harus terjamin terutama pada perlintasan sebidang maupun perlintasan liar.
"Pada satu sisi masyarakat membutuhkan akses jalan cepat, tetapi di sisi lain perlintasan sebidang bisa menjadi sumber terjadinya kecelakaan," tandasnya.
(fai)