Menkeu Beberkan Alasan Tenaga Medis Belum Dapat Insentif
loading...
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menggelontorkan dana tidak kurang dari Rp695 triliun untuk menangani dampak virus corona, baik dari aspek kesehatan, ekonomi, sampai perlindungan sosial. Namun, proses penyalurannya masih belum maksimal, termasuk untuk insentif tenaga medis.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, proses verifikasi data yang membutuhkan waktu tidak sedikit membuat penyaluran insentif tenaga medis belum maksimal.
"Sampai hari ini kesehatan (progress) baru 4,68%. Makanya masih muncul kenapa tenaga kesehatan belum dapat kompensasi, padahal APBN-nya sudah berikan alokasi? Ini karena masalah verifikasi, dokter di mana, nama siapa, RS apa, bertugas di mana," jelas Sri Mulyani di Jakarta, Sabtu (27/6/2020).
(Baca Juga: Kucuran Insentif Tenaga Medis hingga April 2020 Capai Rp24,22 Miliar)
Sri Mulyani pun mengaku terus memonitor progress stimulus yang sudah disiapkan termasuk untuk kesehatan. "Jadi itu antara kehati-hatian namun at the cost sampai Juni belum semua dapatkan kompensasi tenaga kesehatan. Begitu juga santunan yang meninggal," jelasnya.
Dia mengatakan, dana di sektor lain seperti perlindungan sosial juga masih belum 100% tersalurkan. Untuk menjalankannya diperlukan koordinasi yang baik, khususnya antara Kementerian Sosial dengan pemerintah daerah.
"Setiap data pasti ada inclusions-exclusions, dinamika terjadi dan terus kita perbaiki. APBN dan APBD pasti akan direvisi," jelasnya.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, proses verifikasi data yang membutuhkan waktu tidak sedikit membuat penyaluran insentif tenaga medis belum maksimal.
"Sampai hari ini kesehatan (progress) baru 4,68%. Makanya masih muncul kenapa tenaga kesehatan belum dapat kompensasi, padahal APBN-nya sudah berikan alokasi? Ini karena masalah verifikasi, dokter di mana, nama siapa, RS apa, bertugas di mana," jelas Sri Mulyani di Jakarta, Sabtu (27/6/2020).
(Baca Juga: Kucuran Insentif Tenaga Medis hingga April 2020 Capai Rp24,22 Miliar)
Sri Mulyani pun mengaku terus memonitor progress stimulus yang sudah disiapkan termasuk untuk kesehatan. "Jadi itu antara kehati-hatian namun at the cost sampai Juni belum semua dapatkan kompensasi tenaga kesehatan. Begitu juga santunan yang meninggal," jelasnya.
Dia mengatakan, dana di sektor lain seperti perlindungan sosial juga masih belum 100% tersalurkan. Untuk menjalankannya diperlukan koordinasi yang baik, khususnya antara Kementerian Sosial dengan pemerintah daerah.
"Setiap data pasti ada inclusions-exclusions, dinamika terjadi dan terus kita perbaiki. APBN dan APBD pasti akan direvisi," jelasnya.
(fai)