Menko Airlangga Meminta Akses Pasar dan Penyelesaian Kendala Ekspor Perikanan dan Pertanian ke Jepang
Rabu, 27 Juli 2022 - 14:21 WIB
loading...
Menko Airlangga Hartarto bersama Kaneko Genjiro, Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries, membahas sejumlah isu penting terkait perdagangan kedua negara. Foto/KemenkoPerekonomian
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kunjungan kerja di Jepang mengadakan pertemuan dengan Kaneko Genjiro, Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF). Pada kesempatan tersebut, sejumlah isu yang sangat penting dibahas antara Menko Airlangga dengan Menteri Genjiro, terutama yang terkait dengan masih adanya kendala dalam ekspor produk perikanan dan pertanian Indonesia ke Jepang, serta penyelesaian isu terkait ekspor produk Jepang ke Indonesia.
Baca juga: Toyota Tegaskan Akan Tambah Investasi dan Berdayakan SDM Lokal untuk Menuju Era Elektrifikasi di Indonesia
Masih adanya pending issues mengenai akses pasar produk perikanan Indonesia ke Jepang dalam kerangka General Review (GR) IJEPA, khususnya terkait eliminasi 4 pos tarif komoditi ikan tuna kaleng dari Indonesia, Pemerintah Indonesia sangat berharap adanya dukungan dan komitmen dari Pemerintah Jepang untuk dapat memberikan eliminasi 4 pos tarif ikan tuna kaleng tersebut, dalam kerangka General Review IJEPA. Isu ini telah dibahas juga dalam forum Public Private Dialogue Track 1.5 antara Indonesia dengan Jepang, dan disampaikan bahwa penyelesaian isu ini agar dapat dilakukan melalui GR IJEPA.
Sebagaimana telah dibahas di berbagai forum, sampai saat ini pihak Jepang masih belum memberikan persetujuan atas permintaan eliminasi 4 pos tarif ikan tuna kaleng Indonesia ini. Sedangkan Indonesia telah melakukan relaksasi berbagai aturan investasi sebagaimana diminta oleh Jepang, yang telah ditampung dalam program reformasi regulasi melalui UU Cipta Kerja. Jepang memberikan preferensi tarif bea masuk sebesar 0% kepada Thailand, untuk 4 pos tarif ikan tuna kaleng tersebut, sedangkan untuk Indonesia masih dikenakan tarif BM sebesar 7%. Nilai ekonomi dari 4 pos tarif ikan tuna kaleng Indonesia tersebut pada ekspor ke Jepang (data tahun 2020) yaitu sebesar USD73,8 juta (12% dari total nilai ekspor produk perikanan Indonesia ke Jepang).
Menko Airlangga menyampaikan “Pemerintah Indonesia sangat mengharapkan agar Pemerintah Jepang dapat menyetujui eliminasi 4 pos tarif komoditi ikan tuna kaleng, dan dapat memberikan tarif bea masuk sebesar 0%, mengingat nilai ekspornya cukup besar.”
Baca juga: Toyota Tegaskan Akan Tambah Investasi dan Berdayakan SDM Lokal untuk Menuju Era Elektrifikasi di Indonesia
Masih adanya pending issues mengenai akses pasar produk perikanan Indonesia ke Jepang dalam kerangka General Review (GR) IJEPA, khususnya terkait eliminasi 4 pos tarif komoditi ikan tuna kaleng dari Indonesia, Pemerintah Indonesia sangat berharap adanya dukungan dan komitmen dari Pemerintah Jepang untuk dapat memberikan eliminasi 4 pos tarif ikan tuna kaleng tersebut, dalam kerangka General Review IJEPA. Isu ini telah dibahas juga dalam forum Public Private Dialogue Track 1.5 antara Indonesia dengan Jepang, dan disampaikan bahwa penyelesaian isu ini agar dapat dilakukan melalui GR IJEPA.
Sebagaimana telah dibahas di berbagai forum, sampai saat ini pihak Jepang masih belum memberikan persetujuan atas permintaan eliminasi 4 pos tarif ikan tuna kaleng Indonesia ini. Sedangkan Indonesia telah melakukan relaksasi berbagai aturan investasi sebagaimana diminta oleh Jepang, yang telah ditampung dalam program reformasi regulasi melalui UU Cipta Kerja. Jepang memberikan preferensi tarif bea masuk sebesar 0% kepada Thailand, untuk 4 pos tarif ikan tuna kaleng tersebut, sedangkan untuk Indonesia masih dikenakan tarif BM sebesar 7%. Nilai ekonomi dari 4 pos tarif ikan tuna kaleng Indonesia tersebut pada ekspor ke Jepang (data tahun 2020) yaitu sebesar USD73,8 juta (12% dari total nilai ekspor produk perikanan Indonesia ke Jepang).
Menko Airlangga menyampaikan “Pemerintah Indonesia sangat mengharapkan agar Pemerintah Jepang dapat menyetujui eliminasi 4 pos tarif komoditi ikan tuna kaleng, dan dapat memberikan tarif bea masuk sebesar 0%, mengingat nilai ekspornya cukup besar.”
Lihat Juga :
