Pemerintah Diminta Segera Koreksi Kuota BBM Bersubsidi

JAKARTA - Pemerintah diminta segera mengambil sikap dan keputusan terkait penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi solar dan pertalite yang tahun ini diperkirakan bakal terlampaui. Hal ini penting agar tak terjadi kelangkaan BBM saat kuota benar-benar terlampaui.

"Ini penting agar pada saatnya nanti ketika kuota BBM subsidi benar-benar habis, Pertamina sebagai badan usaha yang ditugaskan untuk menyediakan dan mendistribusikan BBM PSO dapat tetap lancar menyediakan dan mendistribusikannya ke masyarakat," tegas Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskpei) Sofyano Zakaria, Jumat (29/7/2022).



Permintaan penambahan kuota harus sedini mungkin disampaikan pemerintah ke DPR sehingga dapat segera memperoleh persetujuan dari Dewan. Sofyano khawatir, jika proses ini berjalan lamban, maka akan terjadi kelangkaan BBM di masyarakat yang akan menjadi masalah serius bagi pemerintah.

"Pertamina Patra Niaga sebagai badan usaha perlu mendapatkan kejelasan dan perintah tertulis dari Pemerintah untuk tetap melakukan distribusi BBM bersubsidi sebagaimana mestinya jika terjadi over quota, karena ada konsekuensi biaya," tuturnya.

Sofyano menambahkan, koreksi penambahan kuota tidak bisa menunggu hasil pelaksanaan pengendalian pembelian BBM bersubsidi. Sementara itu, dia mengingatkan, kekosongan atau kelangkaan BBM dalam hitungan hari saja punya dampak luar biasa terhadap perekonomian dan kondisi sosial politik dan keamanan.



Pertamina ) melalui anak usahanya PT Pertamina Patra Niaga mencatat konsumsi atau kuota jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yakni RON 90 atau pertalite semakin menipis, dimana hingga Juni 2022 tersisa 8,8 juta kiloliter (KL) saja.

"Rinciannya, sampai Juni 2022 konsumsi Pertalite sudah menembus 14,2 juta KL dari target yang dicanangkan pemerintah dan DPR pada tahun ini mencapai 23 juta KL," ungkap Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting.

Dalam hitungan kasar, kata Irto, selama 6 bulan pemakaian BBM Pertalite mencapai 14,2 juta KL. Artinya selama 6 bulan ke depan, setodaknya dibutuhkan jumlah yang sama. Sementara, kuota BBM Pertalite yang tersisa tinggal 8,8 juta KL.

"Oleh karena itu, butuh pembatasan segera penggunaan konsumsi BBM Pertalite tersebut. Karena kalau dilihat konsumsi per Juni, tanpa ada pengaturan, maka akan over quota. Saat ini Pemerintah dan Pertamina sedang merumuskan pembatasan pembelian Pertalite sesuai dengan kriteria tertentu untuk kendaraan roda empat, agar penggunaan Pertalite bisa lebih tepat sasaran," imbuhnya.