Dongkrak Harga Timah, Pemerintah Didorong Berantas Tambang Ilegal

Pihaknya menyebut untuk meminimalkan praktik ilegal mining pemerintah memang telah melakukan berbagai upaya, misalnya memperketat regulasi ekspor timah. Agar bisa diekspor, imbuhnya, timah milik sebuah perusahaan harus lolos verifikasi dari surveyor dan memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang disusun oleh Competent Person Indonesia (CPI) dan telah disetujui pemerintah untuk memastikan timah yang akan diekspor jelas asal usulnya. Namun memperketat regulasi tersebut tidak cukup untuk memberantas praktik ilegal mining tanpa adanya pengawasan yang memadai.

Seperti halnya kasus pencabutan sementara kewenangan oleh surveyor Indonesia sebagai lembaga yang bertugas memverifikasi asal usul barang sebelum diekspor oleh BKDI/ICDX melalui surat edaran bersama pada 16 Oktober 2018 karena diduga meloloskan timah ilegal. "Persoalan tersebut menegaskan perlu adanya pengawasan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan," tandas dia.

Tidak hanya itu, untuk memperbaiki tata niaga timah pemerintah juga telah membentuk dua bursa timah yaitu BKDI/ICDX yang berdiri pada tahun 2013 dan JFX pada tahun 2018. Tujuannya selain menjaga stabilitas harga juga agar Indonesia sebagai salah satu penghasil timah terbesar di dunia bisa menjadi penentu harga timah disamping meningkatkan efisiensi. "Disamping itu untuk menciptakan persaingan sempurna dan sekaligus mencegah praktik monpoli," tandas dia.