Menjaga Daya Beli Masyarakat Kunci Hadapi Stagflasi

JAKARTA - Pemerintah menyatakan daya beli masyarakat merupakan kunci utama menjaga perekonomian Indonesia dari dampak risiko stagflasi dan ketidakpastian global. Sebab itu, pemerintah berkomitmen mempertahankan daya beli masyarakat agar tetap tumbuh dan tinggi.

"Pemerintah punya tim pengendalian di daerah-daerah, jadi kita tidak bisa menyelesaikan hanya dengan suku bunga karena inflasi banyak disebabkan juga gangguan di sisi supply," ujar Deputi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir di Jakarta, Selasa (2/8/2022).



Pemerintah mendorong Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melaksanakan pengendalian harga dengan cara memperkuat koordinasi kebijakan antar kementerian/lembaga serta kerja sama antar daerah dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan. Selain itu, pemerintah mendorong perluasan lahan dalam rangka meningkatkan produksi pangan seperti food estate. Kemudian pemerintah mendorong penggunaan teknologi berbasis IT untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian, mendorong distribusi pasokan komoditas, serta kerja sama antar daerah yang kelebihan pasokan dan kekurangan pasokan.

"Ini cara-cara untuk mengatasi supply shock sehingga tidak terjadi kenaikan harga, sehingga bank sentral tidak perlu merespon dengan kenaikan suku bunga acuan," kata Iskandar.

Lebih lanjut, pemerintah juga mengalokasikan sebagian besar anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yakni sebesar Rp154,76 triliun untuk perlindungan masyarakat. Hal ini dilakukan guna menghadapi tingginya tekanan terhadap daya beli masyarakat.

Senada, Kepala PKAPBN Kementerian Keuangan Wahyu Utomo menuturkan peningkatan risiko global berdampak pada penurunan daya beli konsumsi masyarakat serta meningkatkan cost of fund dan berpotensi menghambat trend pemulihan. Sebab itu, APBN didorong sebagai shock absorber untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi semakin menguat dan melindungi daya beli masyarakat kemudian kondisi fiskal perlu dijaga tetap sehat dan berkelanjutan.

"Kebijakan fiskal 2023 tetap ekspansif yang terukur dengan defisit berkisar 2,61 sampai dengan 2,85 persen PDB yang diarahkan untuk peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," kata Wahyu.

Dia membeberkan strategi yang ditempuh, yaitu penguatan kualitas SDM, akselarasi pembangunan infrastruktur, pemantapan reformasi birokrasi dan simplifikasi regulasi, revitalisasi industri, pembangunan ekonomi hijau.

"Ini disertai reformasi fiskal yang holistik untuk optimalisasi pendapatan, penguatan spending better dan inovasi pembiayaan. Serta dibutuhkan komitmen seluruh K/L untuk menjaga efektivitas reformasi fiskal, sehingga konsolidasi fiskal pada tahun 2023 dapat berjalan smooth," ujar Wahyu.