Bangkitkan Perekonomian Kabupaten Melalui Investasi Hijau
loading...
Membantu upaya peningkatan daya saing daerah dan meningkatkan kapasitas daerah agar lebih mampu mengakses peluang insentif pendanaan dan investasi hijau yang berguna untuk pengembangan daerah secara lebih berkelanjutan. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) bersama dengan kaukus pembangunan lestarinya yaitu Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) menyelenggarakan “Executive Dialogue: Daerah Bangkit Melalui Kemudahan Investasi Hijau Indonesia" pada Rabu, 20 Juli 2022 di Jakarta Convention Center (JCC).
Salah satu sesi acara tersebut turut dilaksanakan pula bersama forum aksi kolektif yurisdiksi (Jurisdiction Collective Action Forum - JCAF). Baca Juga: Sedot Investasi Hijau, Presiden Jokowi Tegaskan Bakal Geser Energi Fosil
Dialog ini diadakan dalam rangka menyongsong perhelatan G20 di Indonesia yang akan menjadi momen bagi APKASI dan LKTL untuk berkontribusi membantu upaya peningkatan daya saing daerah dan meningkatkan kapasitas daerah agar lebih mampu mengakses peluang insentif pendanaan dan investasi hijau yang berguna untuk pengembangan daerah secara lebih berkelanjutan .
Dalam salah satu sesi yang diselenggarakan bersama Jurisdiction Collective Action Forum (JCAF), perwakilan kabupaten-kabupaten dan pihak lintas sektor dipertemukan untuk berbagi pengalaman tentang gotong-royong membangun ekosistem berdasarkan praktik terbaik yang efektif untuk memajukan yurisdiksi.
Para narasumber berbagi pengalaman mengenai prioritas strategi untuk mempromosikan potensi komoditas unggulan di tingkat yurisdiksi kabupaten/kota dan pengembangan pendanaan/investasi berkelanjutan.
“Di tingkat global kami melihat bahwa pembahasan tentang investasi hijau telah berkembang sebagai konsep pemulihan ekonomi dengan lebih baik, sekaligus berkelanjutan. Kami sangat mendukung diskusi seperti ini, karena membantu memperluas wawasan kami dan lebih terarah untuk melengkapi diri terhadap potensi investasi hijau yang masuk ke daerah," ujar Bupati Gowa sekaligus Sekjen APKASI, Adnan Purichta Ichsan pada paparannya.
Sambungnya, yang menjadi tujuan adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Membawa isu yang sama saat ini, kabupaten juga sedang mempersiapkan diri untuk berpartisipasi pada perhelatan KTT G20 presidensi Indonesia.
Menyongsong perhelatan G20, Kementrian Investasi/BKPM juga menyusun Panduan Investasi Berkelanjutan (Sustainable Investment Guidance - SIG) berdasarkan standar Environment, Social, Governance (ESG). ESG merupakan panduan bagi industri di Indonesia dalam menjalankan proses kegiatan usahanya, sekaligus meningkatkan kapasitas dan daya saing merespon kebutuhan pasar.
Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Indra Darmawan memaparkan bahwa ada 47 proyek investasi berkelanjutan senilai Rp150 triliun (USD 10 milyar) yang telah dipetakan untuk memudahkan investor untuk mengambil keputusan dalam berinvestasi di Indonesia. Proyek-proyek ini telah dituangkan dalam “Peta Peluang Investasi” yang dapat memberi gambaran komprehensif bagi investor.
“Secara bersamaan, kami juga bermitra dengan rekan-rekan dari Koalisi Ekonomi Membumi membuat panduan Environmental, Social, and Governance (ESG) untuk memastikan agar investasi yang masuk ke Indonesia dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan UMKM dengan melalui gerakan kolektif untuk mendorong pertumbuhan ekosistem investasi hijau skala besar dan UMKM di Indonesia," terangnya.
"Setidaknya dalam lima tahun ke depan, terdapat 100 bisnis berkelanjutan dalam berbagai skala yang terkait dengan yurisdiksi dengan hutan/gambut/ekosistem penting dan dapat meningkatkan investasi setidaknya 200 juta USD,” tambahnya.
Wakil Ketua Umum III Bidang Maritim, Investasi dan Hubungan Luar Negeri, KADIN Shinta Kamdani turut mendukung proyek investasi berkelanjutan. Menurutnya hal itu sejalan dengan Kementerian Investasi, KADIN tentunya mendukung proses business-matching yang akan dilaksanakan pada Forum Bisnis dalam rangkaian acara B20.
"Sesuai dengan prinsip inklusivitas yang diusung B20 Indonesia, kami ingin agar pertumbuhan green business nantinya bisa memberi ruang luas tidak hanya bagi perusahaan skala besar tetapi juga UMKM baik di pusat mau pun daerah. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi hijau yang didorong sektor bisnis akan menciptakan ketangguhan perekonomian karena keterlibatan UMKM menjadi perhatian besar B20 Indonesia," terangnya.
Dari sisi swasta, Head of Corporate Affairs & Sustainability Unilever Indonesia, Nurdiana Darus menyatakan, ikut mendukung upaya terciptanya investasi hijau di tingkat kabupaten.
"Bagi kami, penting bagi kabupaten memiliki strategi penerapan praktik hijau yang tidak hanya baik bagi lingkungan tetapi juga masyarakat luas. Dalam upaya memperoleh bahan baku, kami mendorong para pemasok untuk turut menerapkan praktik bisnis yg berkelanjutan, termasuk para pemasok kami yg tersebar di banyak kabupaten di Indonesia," ucap Nurdiana Darus.
Diterangkan juga olehnya, upaya menerapkan praktik yang berkelanjutan sejalan dengan strategi keberlanjutan yang dinamakan Unilever Compass.
Sementara itu Bupati Kabupaten Siak, Alfedri pada paparannya menyampaikan, Kabupaten Siak terus mengembangkan skema pendanaan inovatif sebagai pengejawantahan Siak Hijau.
"Salah satu Langkah yang kami ambil adalah membuat Siak Jurisdictional Investment Outlook 2022: Commodity Conservation and Collaboration, sebagai etalase penghubung bagi Kabupaten Siak kepada investor pendanaan hijau. Ini dapat terjadi semangat kolaborasi multipihak baik dari Pemkab, masyarakat, dan swasta dengan semangat menjaga lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas," beber Alfedri.
Memasuki sesi akhir executive dialogue, turut dilaksanakan pula soft launching Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan (IDSDB). Menurut Herman Suparman selaku Direktur Eksekutif KPPOD sekaligus Koordinator Konsorsium Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan, program Indeks tersebut dirancang sebagai wujud kolaborasi multipihak untuk mendorong percepatan implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan dan rendah karbon di daerah.
IDSDB diharapkan dapat berlaku sebagai salah satu landasan dalam pola pembangunan nasional dandaerah, maupun acuan insentif publik dan non-publik bagi daerah yang telah lebih maju dalam praktik keberlanjutan.
“IDSDB dipertajam dengan melengkapi variabel yang secara langsung dapat menunjukkan sejauh mana prinsip pembangunan berkelanjutan dan rendah karbon diterapkan oleh daerah. IDSDB diharapkan menjadi landasan dalam pola pembangunan nasional dan daerah, maupun acuan insentif publik dan non-publik bagi daerah yang telah lebih maju dalam praktik keberlanjutan,” tuturnya
Selain executive dialogue, juga dilaksanakan kegiatan Coaching Clinic. Dengan kombinasi metode Human Library (Pustaka Cerita), Diskusi Kelompok dan Kertas Kerja Interaktif, kegiatan ini terbagi dalam 3 breakout room, yaitu Klinik Peningkatan Kapasitas: Akses Insentif Daerah (Publik & Non-Publik), Klinik Peta Peluang Investasi Hijau di Kabupaten, dan Klinik Peningkatan Kapasitas Pencegahan Kebencanaan dan Peningkatan Ketangguhan.
Melalui kegiatan klinik konsultasi dan peningkatan kapasitas ini, daerah juga berkesempatan untuk berjejaring dan mendengar langsung dari praktisi dan ahli. Berangkat dari hal ini diharapkan kesempatan dan peluang untuk peningkatan kapasitas daerah, pemetaan potensi investasi di daerah, dan bermitra dengan praktisi dapat tercapai, khususnya dengan penekanan pada investasi yang ramah lingkungan dan berdampak sosial.
Salah satu sesi acara tersebut turut dilaksanakan pula bersama forum aksi kolektif yurisdiksi (Jurisdiction Collective Action Forum - JCAF). Baca Juga: Sedot Investasi Hijau, Presiden Jokowi Tegaskan Bakal Geser Energi Fosil
Dialog ini diadakan dalam rangka menyongsong perhelatan G20 di Indonesia yang akan menjadi momen bagi APKASI dan LKTL untuk berkontribusi membantu upaya peningkatan daya saing daerah dan meningkatkan kapasitas daerah agar lebih mampu mengakses peluang insentif pendanaan dan investasi hijau yang berguna untuk pengembangan daerah secara lebih berkelanjutan .
Dalam salah satu sesi yang diselenggarakan bersama Jurisdiction Collective Action Forum (JCAF), perwakilan kabupaten-kabupaten dan pihak lintas sektor dipertemukan untuk berbagi pengalaman tentang gotong-royong membangun ekosistem berdasarkan praktik terbaik yang efektif untuk memajukan yurisdiksi.
Para narasumber berbagi pengalaman mengenai prioritas strategi untuk mempromosikan potensi komoditas unggulan di tingkat yurisdiksi kabupaten/kota dan pengembangan pendanaan/investasi berkelanjutan.
“Di tingkat global kami melihat bahwa pembahasan tentang investasi hijau telah berkembang sebagai konsep pemulihan ekonomi dengan lebih baik, sekaligus berkelanjutan. Kami sangat mendukung diskusi seperti ini, karena membantu memperluas wawasan kami dan lebih terarah untuk melengkapi diri terhadap potensi investasi hijau yang masuk ke daerah," ujar Bupati Gowa sekaligus Sekjen APKASI, Adnan Purichta Ichsan pada paparannya.
Sambungnya, yang menjadi tujuan adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Membawa isu yang sama saat ini, kabupaten juga sedang mempersiapkan diri untuk berpartisipasi pada perhelatan KTT G20 presidensi Indonesia.
Menyongsong perhelatan G20, Kementrian Investasi/BKPM juga menyusun Panduan Investasi Berkelanjutan (Sustainable Investment Guidance - SIG) berdasarkan standar Environment, Social, Governance (ESG). ESG merupakan panduan bagi industri di Indonesia dalam menjalankan proses kegiatan usahanya, sekaligus meningkatkan kapasitas dan daya saing merespon kebutuhan pasar.
Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Indra Darmawan memaparkan bahwa ada 47 proyek investasi berkelanjutan senilai Rp150 triliun (USD 10 milyar) yang telah dipetakan untuk memudahkan investor untuk mengambil keputusan dalam berinvestasi di Indonesia. Proyek-proyek ini telah dituangkan dalam “Peta Peluang Investasi” yang dapat memberi gambaran komprehensif bagi investor.
“Secara bersamaan, kami juga bermitra dengan rekan-rekan dari Koalisi Ekonomi Membumi membuat panduan Environmental, Social, and Governance (ESG) untuk memastikan agar investasi yang masuk ke Indonesia dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan UMKM dengan melalui gerakan kolektif untuk mendorong pertumbuhan ekosistem investasi hijau skala besar dan UMKM di Indonesia," terangnya.
"Setidaknya dalam lima tahun ke depan, terdapat 100 bisnis berkelanjutan dalam berbagai skala yang terkait dengan yurisdiksi dengan hutan/gambut/ekosistem penting dan dapat meningkatkan investasi setidaknya 200 juta USD,” tambahnya.
Wakil Ketua Umum III Bidang Maritim, Investasi dan Hubungan Luar Negeri, KADIN Shinta Kamdani turut mendukung proyek investasi berkelanjutan. Menurutnya hal itu sejalan dengan Kementerian Investasi, KADIN tentunya mendukung proses business-matching yang akan dilaksanakan pada Forum Bisnis dalam rangkaian acara B20.
"Sesuai dengan prinsip inklusivitas yang diusung B20 Indonesia, kami ingin agar pertumbuhan green business nantinya bisa memberi ruang luas tidak hanya bagi perusahaan skala besar tetapi juga UMKM baik di pusat mau pun daerah. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi hijau yang didorong sektor bisnis akan menciptakan ketangguhan perekonomian karena keterlibatan UMKM menjadi perhatian besar B20 Indonesia," terangnya.
Dari sisi swasta, Head of Corporate Affairs & Sustainability Unilever Indonesia, Nurdiana Darus menyatakan, ikut mendukung upaya terciptanya investasi hijau di tingkat kabupaten.
"Bagi kami, penting bagi kabupaten memiliki strategi penerapan praktik hijau yang tidak hanya baik bagi lingkungan tetapi juga masyarakat luas. Dalam upaya memperoleh bahan baku, kami mendorong para pemasok untuk turut menerapkan praktik bisnis yg berkelanjutan, termasuk para pemasok kami yg tersebar di banyak kabupaten di Indonesia," ucap Nurdiana Darus.
Diterangkan juga olehnya, upaya menerapkan praktik yang berkelanjutan sejalan dengan strategi keberlanjutan yang dinamakan Unilever Compass.
Sementara itu Bupati Kabupaten Siak, Alfedri pada paparannya menyampaikan, Kabupaten Siak terus mengembangkan skema pendanaan inovatif sebagai pengejawantahan Siak Hijau.
"Salah satu Langkah yang kami ambil adalah membuat Siak Jurisdictional Investment Outlook 2022: Commodity Conservation and Collaboration, sebagai etalase penghubung bagi Kabupaten Siak kepada investor pendanaan hijau. Ini dapat terjadi semangat kolaborasi multipihak baik dari Pemkab, masyarakat, dan swasta dengan semangat menjaga lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas," beber Alfedri.
Memasuki sesi akhir executive dialogue, turut dilaksanakan pula soft launching Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan (IDSDB). Menurut Herman Suparman selaku Direktur Eksekutif KPPOD sekaligus Koordinator Konsorsium Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan, program Indeks tersebut dirancang sebagai wujud kolaborasi multipihak untuk mendorong percepatan implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan dan rendah karbon di daerah.
IDSDB diharapkan dapat berlaku sebagai salah satu landasan dalam pola pembangunan nasional dandaerah, maupun acuan insentif publik dan non-publik bagi daerah yang telah lebih maju dalam praktik keberlanjutan.
“IDSDB dipertajam dengan melengkapi variabel yang secara langsung dapat menunjukkan sejauh mana prinsip pembangunan berkelanjutan dan rendah karbon diterapkan oleh daerah. IDSDB diharapkan menjadi landasan dalam pola pembangunan nasional dan daerah, maupun acuan insentif publik dan non-publik bagi daerah yang telah lebih maju dalam praktik keberlanjutan,” tuturnya
Selain executive dialogue, juga dilaksanakan kegiatan Coaching Clinic. Dengan kombinasi metode Human Library (Pustaka Cerita), Diskusi Kelompok dan Kertas Kerja Interaktif, kegiatan ini terbagi dalam 3 breakout room, yaitu Klinik Peningkatan Kapasitas: Akses Insentif Daerah (Publik & Non-Publik), Klinik Peta Peluang Investasi Hijau di Kabupaten, dan Klinik Peningkatan Kapasitas Pencegahan Kebencanaan dan Peningkatan Ketangguhan.
Melalui kegiatan klinik konsultasi dan peningkatan kapasitas ini, daerah juga berkesempatan untuk berjejaring dan mendengar langsung dari praktisi dan ahli. Berangkat dari hal ini diharapkan kesempatan dan peluang untuk peningkatan kapasitas daerah, pemetaan potensi investasi di daerah, dan bermitra dengan praktisi dapat tercapai, khususnya dengan penekanan pada investasi yang ramah lingkungan dan berdampak sosial.
(akr)
Explore More