Gaet Investasi Hijau Rp131,9 Triliun, Jokowi: Indonesia Tak Suka Membuat Retorika
loading...
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) mengadakan pertemuan CEOs Forum dengan beberapa investor besar asal Inggris sebelum menghadiri KTT COP26 di Glasgow, Skotlandia, pada Senin (1/11/2021).
Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menekankan pembahasan pada investasi di bidang ekonomi hijau . Bahkan, beberapa hari lalu Presiden menggarisbawahi dirinya telah menandatangani peraturan presiden mengenai instrumen nilai ekonomi karbon yang akan mengatur mekanisme carbon trading ke depan.
“Selain mengurangi emisi gas rumah kaca, langkah ini juga meningkatkan pendanaan pembangunan. Pasar karbon harus dikelola dengan berkeadilan dan transparan. Kebijakan pengendalian perubahan iklim Indonesia juga mencakup transisi menuju green economy,” ujarnya dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Senin (1/11/2021).
Selain itu, di sektor energi, Indonesia membuka peluang Investasi untuk melakukan early retirement dari pembangkit-pembangkit batu bara dan menggantikannya dengan energi terbarukan.
Pemerintah telah mengidentifikasi ada 5,5 GW PLTU batu bara yang bisa masuk dalam proyek ini dengan kebutuhan pendanaan sebesar USD25-30 miliar selama delapan tahun ke depan.
“Indonesia akan mengalihkan pembangkit batu bara dengan renewable energy pada tahun 2040. Dengan catatan, jika terdapat kerja sama, teknologi, nilai keekonomian yang layak, dan pendanaan internasional yang membantu transisi energi tersebut,” tutur Presiden.
Tidak hanya itu, Presiden juga menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi pengembangan kendaraan dan baterai listrik, karena kekayaan mineral seperti nikel, tembaga dan bauksit atau alumunium.
“Saat ini ada USD35 miliar investasi yang sudah terkomitmen dan juga sedang berjalan dalam mata rantai baterai dan kendaraan listrik,” tutur Presiden.
Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menekankan pembahasan pada investasi di bidang ekonomi hijau . Bahkan, beberapa hari lalu Presiden menggarisbawahi dirinya telah menandatangani peraturan presiden mengenai instrumen nilai ekonomi karbon yang akan mengatur mekanisme carbon trading ke depan.
“Selain mengurangi emisi gas rumah kaca, langkah ini juga meningkatkan pendanaan pembangunan. Pasar karbon harus dikelola dengan berkeadilan dan transparan. Kebijakan pengendalian perubahan iklim Indonesia juga mencakup transisi menuju green economy,” ujarnya dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Senin (1/11/2021).
Selain itu, di sektor energi, Indonesia membuka peluang Investasi untuk melakukan early retirement dari pembangkit-pembangkit batu bara dan menggantikannya dengan energi terbarukan.
Pemerintah telah mengidentifikasi ada 5,5 GW PLTU batu bara yang bisa masuk dalam proyek ini dengan kebutuhan pendanaan sebesar USD25-30 miliar selama delapan tahun ke depan.
“Indonesia akan mengalihkan pembangkit batu bara dengan renewable energy pada tahun 2040. Dengan catatan, jika terdapat kerja sama, teknologi, nilai keekonomian yang layak, dan pendanaan internasional yang membantu transisi energi tersebut,” tutur Presiden.
Tidak hanya itu, Presiden juga menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi pengembangan kendaraan dan baterai listrik, karena kekayaan mineral seperti nikel, tembaga dan bauksit atau alumunium.
“Saat ini ada USD35 miliar investasi yang sudah terkomitmen dan juga sedang berjalan dalam mata rantai baterai dan kendaraan listrik,” tutur Presiden.