Utang Pemerintah Tembus Rp7.123,62 Triliun, Ekonom: Titik Kritis
Rabu, 03 Agustus 2022 - 08:39 WIB
loading...
A
A
A
Kemudian beberapa infrastruktur mega-proyek terpaksa harus dikorbankan agar ruang fiskal bisa lebih lega.
"Pemerintah juga bisa merevisi lagi rencana pemberian PMN ke BUMN tahun 2023, tidak semua BUMN harus dikucurkan pendanaan, terlebih setoran dividennya kecil," tutur Bhima.
Saran berikutnya, yakini cara penarikan utang melalui SBN sebaiknya diredam, dan lebih memperbesar porsi pinjaman bilateral dan multilateral atau berbasis pada proyek sehingga beban bunga bisa di kurangi.
Dalam forum G20, lanjutnya, pemerintah bisa mendorong debt relief bagi negara berkembang termasuk Indonesia agar mendapat pengurangan beban pokok utang terutama terhadap utang China, baik utang pemerintah maupun utang BUMN.
Menurut Direktur Celios itu, sah-sah saja Indonesia meminta keringanan utang, karena sebelumnya utang juga digunakan untuk pendanaan selama pandemi. "Pemerintah perlu burden sharing atau membagi beban dengan para kreditur," pungkasnya.
"Pemerintah juga bisa merevisi lagi rencana pemberian PMN ke BUMN tahun 2023, tidak semua BUMN harus dikucurkan pendanaan, terlebih setoran dividennya kecil," tutur Bhima.
Saran berikutnya, yakini cara penarikan utang melalui SBN sebaiknya diredam, dan lebih memperbesar porsi pinjaman bilateral dan multilateral atau berbasis pada proyek sehingga beban bunga bisa di kurangi.
Dalam forum G20, lanjutnya, pemerintah bisa mendorong debt relief bagi negara berkembang termasuk Indonesia agar mendapat pengurangan beban pokok utang terutama terhadap utang China, baik utang pemerintah maupun utang BUMN.
Menurut Direktur Celios itu, sah-sah saja Indonesia meminta keringanan utang, karena sebelumnya utang juga digunakan untuk pendanaan selama pandemi. "Pemerintah perlu burden sharing atau membagi beban dengan para kreditur," pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
