Utang Pemerintah Tembus Rp7.123,62 Triliun, Ekonom: Titik Kritis
Rabu, 03 Agustus 2022 - 08:39 WIB
loading...
A
A
A
"Sekarang SBN mendominasi sampai 88,2% dari total utang pemerintah, sementara investor menuntut imbal hasil SBN harus tinggi yakni 7,4% untuk tenor 10 tahun. Diperkirakan kondisi APBN dapat berisiko apabila harus menanggung pembayaran bunga utang lebih dari Rp410 triliun," sambung Bhima.
Kemudian, ia juga menyoroti soal kemampuan membayar utang. Katanya, hal itu bisa dicek Debt Service Rationya 39,2% dari data terakhir.
"Filipina dengan rating utang yang lebih baik yakni BBB+ dibanding Indonesia BBB hanya memiliki DSR 10,1%. Semakin tinggi DSR artinya kemampuan bayar utang dari penerimaan ekspor cenderung melemah," jelas Bhima.
Lebih lanjut ia menyebut, terkait pemanfaatan utang, porsi belanja pemerintah untuk belanja barang dan belanja pegawai masih tinggi sehingga dipersepsikan utang untuk hal yang kurang produktif. Sementara pembiayaan utang untuk infrastruktur pun menuai masalah.
"Infrastruktur masif dibangun tapi biaya logistik turunnya kecil sekali, masih 23,5% dari PDB. Konten impor besi baja, mesin dalam proyek infrastruktur juga jadi beban terhadap transaksi berjalan. Inilah yang disebut utang tidak dilakukan secara terukur," urainya.
Oleh sebab itu, Bhima menyarankan, sebaiknya pemerintah menunda dahulu belanja infrastruktur khususnya infrastruktur yang mengalami cost overun, konten impornya tinggi dan kurang berdampak pada penurunan biaya logistik.
Baca Juga: DPR Ingatkan Beban Utang Besar Bisa Bahayakan Kedaulatan NKRI
Kemudian, ia juga menyoroti soal kemampuan membayar utang. Katanya, hal itu bisa dicek Debt Service Rationya 39,2% dari data terakhir.
"Filipina dengan rating utang yang lebih baik yakni BBB+ dibanding Indonesia BBB hanya memiliki DSR 10,1%. Semakin tinggi DSR artinya kemampuan bayar utang dari penerimaan ekspor cenderung melemah," jelas Bhima.
Lebih lanjut ia menyebut, terkait pemanfaatan utang, porsi belanja pemerintah untuk belanja barang dan belanja pegawai masih tinggi sehingga dipersepsikan utang untuk hal yang kurang produktif. Sementara pembiayaan utang untuk infrastruktur pun menuai masalah.
"Infrastruktur masif dibangun tapi biaya logistik turunnya kecil sekali, masih 23,5% dari PDB. Konten impor besi baja, mesin dalam proyek infrastruktur juga jadi beban terhadap transaksi berjalan. Inilah yang disebut utang tidak dilakukan secara terukur," urainya.
Oleh sebab itu, Bhima menyarankan, sebaiknya pemerintah menunda dahulu belanja infrastruktur khususnya infrastruktur yang mengalami cost overun, konten impornya tinggi dan kurang berdampak pada penurunan biaya logistik.
Baca Juga: DPR Ingatkan Beban Utang Besar Bisa Bahayakan Kedaulatan NKRI
Lihat Juga :
