Andalan Sri Mulyani, PNBP dari SDA Sumbang Rp149,5 Triliun ke Negara

JAKARTA - Kenaikan harga komoditas yang saat ini menjadi beban bagi banyak negara lain, justru menjadi limpahan berkah bagi Indonesia. Dalam situasi dimana harga komoditas melonjak, sumbangan dan kontribusi Sumber Daya Alam (SDA) terhadap penerimaan negara menjadi sangat penting dan diandalkan.

Pada tahun 2021, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari SDA mencapai Rp149,5 triliun. Ini pertumbuhan sebesar 53% dari 2020. Baca Juga: Mengupas Perbedaan Kekuatan Ekonomi RI dan Sri Lanka, Mampukah Menahan Krisis?

"Di semester I 2022 ini, PNBP yang berasal dari SDA mencatat rekor luar biasa, yaitu sebesar Rp114,6 triliun. Ini kenaikan yang jauh lebih tinggi lagi dibandingkan tahun lalu yang keseluruhannya tumbuh 53%," ucap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Rabu (3/8/2022).

Berdasarkan capaian tersebut, Sri Mulyani memproyeksikan PNBP dari SDA pada tahun 2022 akan melampaui realisasi tahun lalu dan melampaui target APBN maupun revisi target yang ditingkatkan melalui Perpres 54/2022.

"Ini menggambarkan peranan komoditas, dimana Indonesia secara perekonomian memiliki SDA yang sangat penting pada saat kita harus mengawal pemulihan ekonomi akibat pandemi yang sangat mempengaruhi dan membuat masyarakat mengalami shock yang luar biasa, bukan hanya dari sisi kesehatan dan sosial, tapi juga ekonomi," ungkapnya.

"Kita perlu memulihkan kembali agar kemiskinan menurun masuk single digit secara signifikan, dan kita perlu memulihkan pertumbuhan ekonomi, memulihkan untuk menciptakan kesempatan kerja sehingga mereka yang kehilangan kesempatan kerja dan pendapatan selama pandemi bisa kembali pulih," jelas Sri.

Baca Juga: Sri Mulyani: Penerimaan Negara Naik Terus, Pemulihan Ekonomi Menggeliat

Dia mengatakan, proses ini membutuhkan upaya dan sumber daya yang luar biasa. "Pendapatan dari SDA menjadi sesuatu yang diandalkan dalam kondisi seperti ini," beber Sri Mulyani.

Mantan Direktur Bank Dunia itu menyebutkan, bahwa Indonesia sudah memasuki tahun ketiga dari pandemi COVID-19 dan dalam proses pemulihan yang tidak mudah dari shock yang sangat luar biasa akibat pandemi dan juga dinamika geopolitik.

Perang Rusia-Ukraina berdampak sangat besar terhadap kondisi ekonomi global, khususnya terhadap harga-harga komoditas.

"Disrupsi sisi supply yang awalnya karena pandemi yang menyebabkan masyarakat tidak bisa melakukan kegiatan secara normal, ditambah dengan disrupsi akibat perang menyebabkan pasokan khususnya pangan dan energi sangat terganggu, dan ini kemudian menyebabkan kenaikan inflasi yang luar biasa tinggi di seluruh dunia.

"Tentu ini memberikan pengaruh yang luar biasa," ujar Sri Mulyani dalam Webinar Digitalisasi sebagai Sarana Pencegahan Korupsi: Cegah Korupsi Komoditas dan Optimalisasi PNBP

Dia mengatakan, menyangkut tema webinar tersebut, proses digitalisasi sendiri mengalami akselerasi akibat adanya pandemi, dimana masyarakat dan pelaku usaha terpaksa melakukan pertemuan dan aktivitas tanpa tatap muka secara langsung, mengandalkan teknologi digital.

UUD 1945 sebut Sri Mulyani, pada pasal 33 ayat 3 mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ini adalah sebuah amanat yang terus menerus harus dilaksanakan secara konsisten.

"Dari sisi pemerintah, perlu dilakukan upaya-upaya untuk membangun sebuah sistem agar bumi, air, dan kekayaan alam benar-benar digunakan untuk kemakmuran rakyat. Salah satunya adalah membangun sistem untuk menjaga kekayaan negara melalui penerimaan negara baik yang berasal dari pajak maupun bukan pajak yang berasal dari sumber daya alam Indonesia," ungkap Sri Mulyani.