Pemerintah Petakan 13 Provinsi Jadi Kawasan Strategis Investasi, Ini Daftarnya

JAKARTA - Pemerintah memetakan kawasan investasi sebagai proyek prioritas strategis yang siap ditawarkan tahun ini. Berdasarkan laporan Kementerian Investasi ada sebanyak 13 provinsi masuk dalam penyusunan Peta Peluang Investasi (PPI).

Sejumlah provinsi tersebut di antaranya Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Maluku.

"Hari ini kita buat PPI sebagai instrumen kehadiran pemerintah dalam memfasilitasi masuknya investasi ke Indonesia. Dengan membuat proyek ini, kita lebih fokus, kita lihat ada market nya, investasi itu yang kita tawarkan," kata Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia melalui pernyataan tertulis, Kamis (4/8/2022).



Menurut dia tujuan penyusunan PPI sebagai etalase potensi investasi yang siap ditawarkan kepada calon investor untuk menggarap. Peta tersebut nantinya akan menjadi profil peluang investasi di daerah, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif dan detail kepada para calon investor.

Bahlil menjelaskan bahwa ke depannya pemerintah akan fokus pada pembangunan industri berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) yang ramah lingkungan, agar produk yang dihasilkan memiliki nilai kompetitif dalam dunia usaha global. Di sisi lain ada 22 profil proyek investasi yang disusun dalam PPI tahun 2022 ini terdiri dari 11 proyek berbasis Sumber Daya Alam (SDA) serta 11 proyek berbasis industri manufaktur.



Klaster yang termasuk dalam proyek SDA yaitu perkebunan, hortikultura, tanaman pangan, peternakan, perikanan dan energi. Sedangkan untuk proyek berbasis industri manufaktur, yaitu terdiri dari klaster industri kimia, industri aneka, industri logam, industri mesin, industri alat transportasi, dan industri elektronika.

Proyek investasi diharapkan memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya untuk pengentasan kemiskinan, penciptaan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, serta berkurangnya kesenjangan.