5 Tambang Harta Karun yang Kembali ke Pangkuan Pertiwi, Nomor 3 Diwarnai Lakon Papa Minta Saham

Pada 2017, pemerintah kemudian membentuk Holding Industri Pertambangan atau Mining Industry Indonesia (MIND ID). Inalum pun menjadi pemimpin holding yang beranggotakan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Freeport Indonesia, dan PT Timah Tbk (TINS) tersebut.

2. Newmont

Tambang emas Newmont yang berlokasi di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, (NTT) sebelumnya dikuasai Newmont Mining Corporation dan Sumitomo Corporation. Kedua entitas asing itu menguasai 56% saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang mengoperasionalkan tambang Newmont. Sisanya berserak dimiliki Pemda NTB hingga perusahaan swasta nasional.

Pada 2016 almarhum Arifin Panigoro, lewat PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC), merebut 82,2% saham PT NNT dengan nilai akuisisi USD2,6 miliar atau Rp33,8 triliun.

Newmont dengan tambang Batu Hijaunya diperkirakan memiliki cadangan 690.000 ton emas. Namun dengan mengeksplorasi bagian-bagian lain seperti prospek eksplorasi Elang, tambang ini memiliki sumber daya 12,95 juta pon tembaga, 19,7 juta ons emas dengan potensi untuk menghasilkan 300-430 juta pon tembaga dan 0,35-0,60 juta ons emas per tahun.

3. Freeport

Inilah perebutan tambang milik Indonesia paling fenomenal sepanjang sejarah. Langkah berani Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menguasai tambang emas dan mineral terbesar di dunia itu akan terus dikenang.

Memang jalan pemerintah menguasai tambang yang diduduki Freeport McMoran sejak 1967 sudah terbuka di tahun 1991. Lewat kontrak karya II tercantum klausul bahwa pada 2011 McMoran wajib mendivestasi 51% saham Freeport kepada Indonesia.

Namun upaya pengambilalihan itu belum jua terlaksana setelah hampir tujuh tahun berjalan. Baru pada Desmber 2018 Freeport akhirnya resmi kembali ke pangkuan ibu pertiwi dengan penguasaan saham 51% saham, atau mayoritas. Dengan porsi sebesar itu, pemerintah jelas "memegang kendali" atas Freeport.

Penguasaan kembali Freeport penuh perjuangan dan waktu yang panjang. Jokowi menyatakan bahwa penguasaan Freeport butuh waktu 3,5 tahun. Tak cuma itu, proses pengembalian Freeport juga diwarnai dengan "lakon politis".