Bangun Masyarakat Maritim 5.0 Melalui Paduan Budaya Bahari
Senin, 29 Juni 2020 - 22:37 WIB
loading...
Staf Ahli Menteri (SAM) Marves Bidang Sosio-Antropologi Tukul Rameyo Adi. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menekankan pentingnya strategi dan prioritas pembangunan literasi budaya bahari berbasis Keraton Nusantara dan kota bersejarah lainnya dalam rangka mewujudkan masyarakat maritim 5.0.
Staf Ahli Menteri (SAM) Marves Bidang Sosio-Antropologi Tukul Rameyo Adi mengatakan, masyarakat 5.0 (Society 5.0) adalah sebuah konsep dimana suatu masyarakat akrab dan mampu memanfaatkan semua kebaikan dan keuntungan revolusi industri 4.0, yaitu teknologi digital.
Hal itu dilakukan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik masa kini dan di masa depan tanpa harus mereduksi harkat-martabat manusia dan kehilangan jati diri manusia sebagai insan budaya.
"Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia mampu mewujudkan masyarakat maritim 5.0, pembangunan yang memadukan kearifan budaya bahari dengan kemajuan teknologi revolusi industri 4.0," kata Rameyo dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (29/6/2020).
Untuk itu, lanjut SAM Rameyo, Indonesia perlu formulasi strategi dan prioritas pembangunan literasi budaya bahari berbasis keraton nusantara dan kota bersejarah lainnya. Baca: Pulihkan Pariwisata, Menko Luhut Genjot Kontribusi Turis Domestik
"Khususnya dalam periode 5 tahun mendatang, mengingat jumlah keraton yang cukup banyak dengan berbagai keanekaragaman budaya dan pengetahuan," imbuh pria yang juga menjabat Ketua Dewan Pakar Majelis Adat Kerajaan Nusantara ini.
Rameyo menjelaskan, revolusi industri 4.0 akan berdampak pada keterbukaan informasi. Pada era ini, akan ada semakin banyak data dan pengetahuan beratribut public domain. Hal ini merupakan peluang untuk lebih berdaya guna, tetapi juga dapat menjadi kerugian karena mengundang pihak asing yang memperoleh manfaat apabila kita sendiri kurang siap.
"Oleh karena itu budaya perlu mendapat perlindungan dalam bentuk kekayaan intelektual komunal (KIK)," ucapnya.
Ia menambahkan, bauran pengetahuan hasil pemaduan kearifan budaya bahari dengan kemajuan teknologi revolusi industri 4.0 dalam membangun masyarakat maritim 5.0 sejatinya adalah amanat Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) 2018 yang dituangkan dalam salah satu resolusinya.
Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) digelar pada akhir tahun 2018 lalu sebagai rangkaian kegiatan dalam rangka penyusunan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan yang dimandatkan oleh Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan.
Staf Ahli Menteri (SAM) Marves Bidang Sosio-Antropologi Tukul Rameyo Adi mengatakan, masyarakat 5.0 (Society 5.0) adalah sebuah konsep dimana suatu masyarakat akrab dan mampu memanfaatkan semua kebaikan dan keuntungan revolusi industri 4.0, yaitu teknologi digital.
Hal itu dilakukan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik masa kini dan di masa depan tanpa harus mereduksi harkat-martabat manusia dan kehilangan jati diri manusia sebagai insan budaya.
"Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia mampu mewujudkan masyarakat maritim 5.0, pembangunan yang memadukan kearifan budaya bahari dengan kemajuan teknologi revolusi industri 4.0," kata Rameyo dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (29/6/2020).
Untuk itu, lanjut SAM Rameyo, Indonesia perlu formulasi strategi dan prioritas pembangunan literasi budaya bahari berbasis keraton nusantara dan kota bersejarah lainnya. Baca: Pulihkan Pariwisata, Menko Luhut Genjot Kontribusi Turis Domestik
"Khususnya dalam periode 5 tahun mendatang, mengingat jumlah keraton yang cukup banyak dengan berbagai keanekaragaman budaya dan pengetahuan," imbuh pria yang juga menjabat Ketua Dewan Pakar Majelis Adat Kerajaan Nusantara ini.
Rameyo menjelaskan, revolusi industri 4.0 akan berdampak pada keterbukaan informasi. Pada era ini, akan ada semakin banyak data dan pengetahuan beratribut public domain. Hal ini merupakan peluang untuk lebih berdaya guna, tetapi juga dapat menjadi kerugian karena mengundang pihak asing yang memperoleh manfaat apabila kita sendiri kurang siap.
"Oleh karena itu budaya perlu mendapat perlindungan dalam bentuk kekayaan intelektual komunal (KIK)," ucapnya.
Ia menambahkan, bauran pengetahuan hasil pemaduan kearifan budaya bahari dengan kemajuan teknologi revolusi industri 4.0 dalam membangun masyarakat maritim 5.0 sejatinya adalah amanat Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) 2018 yang dituangkan dalam salah satu resolusinya.
Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) digelar pada akhir tahun 2018 lalu sebagai rangkaian kegiatan dalam rangka penyusunan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan yang dimandatkan oleh Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan.
(bon)
Lihat Juga :
