TékenAja! Gandeng AFPI Bangun Infrastruktur Tanda Tangan Elektronik dan e-Meterai
loading...
A
A
A
Selain fitur tanda tangan elektronik, TekenAja! juga mendukung tersedianya integrasi e-Meterai berbasis API sebagai salah satu fitur lainnya yang dapat mendukung efisiensi di platform P2P lending.
API e-Meterai akan melengkapi keabsahan dalam suatu dokumen elektronik terutama pada perjanjian pinjaman bagi para anggota AFPI dan nasabahnya. Fungsi e-Meterai adalah sebagai pajak atas dokumen pada perjanjian kerja sama peminjaman dengan nominal lebih dari Rp5.000.000 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Penyediaan tanda tangan elektronik juga akan menguntungkan bagi para anggota AFPI yang berperan sebagai platform perantara pemberi pinjaman.
(Baca juga:Askrindo Syariah dan Peruri Jalin Kerja Sama Implementasi Tanda Tangan Digital)
Adrian Gunadi, Ketua Umum AFPI menyebutkan pembubuhan tanda tangan elektronik ini bersifat nirsangkal dan mempunyai dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, transaksi layanan jasa keuangan digital bisa diselenggarakan secara lebih aman dan tepercaya.
Lewat keberadaan tanda tangan elektronik ini, kata Adrian, perjanjian pinjam yang terjalin antara platform P2P dan masyarakat dinyatakan sah dan mendapat pengakuan oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, kedua sisi mempunyai kepastian hukum dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-masing.
“Apabila ada dispute atau perbedaan persepsi di masa depan, seluruh pihak dapat mengacu kepada PKS peminjaman sebagai dokumen yang mengatur tata cara penagihan, kewajiban pembayaran, kesepakatan pengaturan beban bunga, dan hal lainya. Dengan demikian, masalah moral hazard antara debitur dan pinjol dapat terselesaikan,” kata Adrian.
Melalui grup deal yang dinaungi AFPI ini, biaya tanda tangan elektronik yang dibebankan menjadi lebih terjangkau. Sebab harga yang ditawarkan oleh TekenAja! cukup kompetitif. Hal ini memungkinkan para anggota AFPI untuk melakukan cost savings yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu layanan.
“Dengan demikian, setiap dokumen elektronik yang ditandatangani menggunakan tanda tangan elektronik dan menggunakan e-Meterai akan memiliki kedudukan yang sama dengan dokumen kertas,” ujar Adrian.
Tanda tangan elektronik yang sudah terintegrasi apabila diterapkan memang memberikan banyak dampak yang positif bagi seluruh ekosistem jasa keuangan di Indonesia. Acara ini juga turut dihadiri oleh pihak Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), yang diwakilkan oleh Dickie Widjaja selaku Wakil Sekretaris Jenderal I.
Menurut Dickie, aspek keamanan dalam kegiatan usaha P2P lending merupakan aspek penting yang berkaitan dengan penerapan prinsipprinsip Governance, Risk and Compliance (GRC) dalam industri fintech secara keseluruhan. Peningkatan aspek keamanan dalam model bisnis P2P lending yang turut didorong oleh regulasi dapat turut menghindari usaha pembobolan fraud yang banyak dilakukan oleh sindikat kejahatan dan telah merugikan masyarakat pengguna serta penyelenggara P2P lending sendiri.
API e-Meterai akan melengkapi keabsahan dalam suatu dokumen elektronik terutama pada perjanjian pinjaman bagi para anggota AFPI dan nasabahnya. Fungsi e-Meterai adalah sebagai pajak atas dokumen pada perjanjian kerja sama peminjaman dengan nominal lebih dari Rp5.000.000 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Penyediaan tanda tangan elektronik juga akan menguntungkan bagi para anggota AFPI yang berperan sebagai platform perantara pemberi pinjaman.
(Baca juga:Askrindo Syariah dan Peruri Jalin Kerja Sama Implementasi Tanda Tangan Digital)
Adrian Gunadi, Ketua Umum AFPI menyebutkan pembubuhan tanda tangan elektronik ini bersifat nirsangkal dan mempunyai dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, transaksi layanan jasa keuangan digital bisa diselenggarakan secara lebih aman dan tepercaya.
Lewat keberadaan tanda tangan elektronik ini, kata Adrian, perjanjian pinjam yang terjalin antara platform P2P dan masyarakat dinyatakan sah dan mendapat pengakuan oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, kedua sisi mempunyai kepastian hukum dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-masing.
“Apabila ada dispute atau perbedaan persepsi di masa depan, seluruh pihak dapat mengacu kepada PKS peminjaman sebagai dokumen yang mengatur tata cara penagihan, kewajiban pembayaran, kesepakatan pengaturan beban bunga, dan hal lainya. Dengan demikian, masalah moral hazard antara debitur dan pinjol dapat terselesaikan,” kata Adrian.
Melalui grup deal yang dinaungi AFPI ini, biaya tanda tangan elektronik yang dibebankan menjadi lebih terjangkau. Sebab harga yang ditawarkan oleh TekenAja! cukup kompetitif. Hal ini memungkinkan para anggota AFPI untuk melakukan cost savings yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu layanan.
“Dengan demikian, setiap dokumen elektronik yang ditandatangani menggunakan tanda tangan elektronik dan menggunakan e-Meterai akan memiliki kedudukan yang sama dengan dokumen kertas,” ujar Adrian.
Tanda tangan elektronik yang sudah terintegrasi apabila diterapkan memang memberikan banyak dampak yang positif bagi seluruh ekosistem jasa keuangan di Indonesia. Acara ini juga turut dihadiri oleh pihak Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), yang diwakilkan oleh Dickie Widjaja selaku Wakil Sekretaris Jenderal I.
Menurut Dickie, aspek keamanan dalam kegiatan usaha P2P lending merupakan aspek penting yang berkaitan dengan penerapan prinsipprinsip Governance, Risk and Compliance (GRC) dalam industri fintech secara keseluruhan. Peningkatan aspek keamanan dalam model bisnis P2P lending yang turut didorong oleh regulasi dapat turut menghindari usaha pembobolan fraud yang banyak dilakukan oleh sindikat kejahatan dan telah merugikan masyarakat pengguna serta penyelenggara P2P lending sendiri.