Harga Pertalite Dipastikan Naik Usai Banggar Tolak Tambah Kuota BBM Subsidi

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif mengatakan, bahwa saat ini pemerintah masih dalam tahap pembahasan perihal penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite alias BBM Khusus Penugasan (JBKP).



Pembahasan rencana kenaikan harga BBM ini juga dilakukan di tengah keputusan Badan Anggaran (Banggar) DPR yang menolak adanya penambahan subsidi melalui tambahan kuota BBM Pertalite dan Solar Subsidi.

"Ini (penyesuaian harga) juga termasuk dalam kajian yang sedang dilakukan, nanti akan dilihat dan dievaluasi sama-sama. Harga minyak mentah nggak turun-turun ya,” kata Arifin saat ditemui di Kementerian ESDM, Senin (15/8/2022).

"Kalau memang gak ada alokasinya (penambahan) itu, ya kita harus sesuaikan (harga Pertalite), iya dong kalau gak naik gimana?" tambahnya.

Selain mengkaji mengenai penyesuaian harga BBM Subsidi, Arifin juga mengakui bahwa pihaknya sedang merampungkan revisi Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 191 Tahun 2014 untuk pembatasan pembeli BBM subsidi dan diharapkan selesai pada Agustus 2022.

“Mudah-mudahan setelah 17 Agustus. Ya dalam bulan inilah, dalam waktu dekat harus bisa kita selesaikan,” jelasnya.



Sementara itu Dirjen Migas, Tutuka Ariadji mengatakan, bahwa penambahan kuota BBM Subsidi saat ini pembahasan terus berjalan bersama dengan tim dan menteri terkait.

“Jika melihat dari kebutuhannya, tentu ini kan meningkat, sekarang tinggal menyikapinya bagaimana,” jelasnya dalam kesempatan yang sama.

Menurut dia, perihal kebutuhan Pertalite dan Solar perlu benar-benar diperhatikan karena masyarakat sangat memerlukan. “Kita terus lihat dari waktu ke waktu, pada saatnya kita akan menyampaikan,” kata Tutuka.

Tutuka memberikan gambaran bahwa kajian yang masih dilakukan lebih jauh adalah soal kondisi Marketing Operation Region (MOR) khususnya dilihat lebih jauh. Mana MOR yang kritis dan mana yang belum.

Sebagai informasi, secara nasional MOR terbagi atas 8 bagian yang mewakili sejumlah wilayah di Indonesia. Adapun soal revisi peraturan pembatasan pembeli BBM Subsidi, saat ini pihak Kementerian ESDM masih mengkaji dan melihat situasi terkini lantaran banyak faktor yang harus dipertimbangkan.

“Saat ini belum bisa saya sampaikan sesuatu yang konkret karena masih belum selesai,” katanya.