Sinyal Harga BBM Naik, Menteri Bahlil: Pertalite Rp10 Ribu
loading...
Menteri Investasi, Bahlil memberikan sinyal kenaikan harga BBM dimana Pertalite masih dihitung bakal menjadi Rp10 ribu per liter. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia memberikan bocoran terkait kondisi beban APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang makin berat. Pasalnya pemerintah masih terus memberikan subsidi BBM di tengah kenaikan harga minyak mentah dunia.
Menteri Investasi, Bahlil menerangkan, belanja negara semakin lama membengkak lantaran subsidi BBM terus membesar. Bahkan menurutnya bisa mencapai Rp600 triliun jika terus mengikuti harga minyak dunia.
Sehingga menurutnya kemungkinan langkah yang diambil oleh pemerintah adalah dengan menekan angka subsidi BBM ke masyarakat, atau menaikan harga bensin dari harga yang ada saat ini.
"Sekarang kita masih split sekitar Rp5 ribu (Pertalite), ini harga yang tinggi, ini yang menjadi beban subsidi kita. Mungkin subsidi kita tetap ada, tapi angkanya yang harus kita perkecil," kata Bahlil usai konferensi pers dikantornya, Jumat (12/8/2022).
Karena jika pemerintah mencabut subsidi 100% untuk BBM bakal menimbulkan dampak inflasi lebih tinggi daripada yang tercatat saat ini sekitar 4%. Sebab sektor energi menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar.
"Karena kira harus menjaga beban rakyat, tetapi kita juga harus menjaga keseimbangan terhadap fiskal, karena dari Rp500 sampai Rp600 triliun, itu sama dengan 25% dari total pendapatan negara. Apalagi subsidi itu tidak tepat sasaran," kata Bahlil.
Bahlil mengungkapkan, belanja pemerintah untuk subsidi BBM saat ini banyak yang salah sasaran. Dimana masih banyak orang yang seharusnya tidak berhak menerima subidi, tapi masih memanfaatkan untuk sekedar meraup keuntungan.
"Minyak-minyak itu dikasih ke perusahaan kebun, perusahaan tambang, gimana tuh. Pajaknya dari rakyat kecil, subdisinya ke orang yang tidak pantas mendapat subsidi," ucapnya
Menteri Investasi, Bahlil menerangkan, belanja negara semakin lama membengkak lantaran subsidi BBM terus membesar. Bahkan menurutnya bisa mencapai Rp600 triliun jika terus mengikuti harga minyak dunia.
Sehingga menurutnya kemungkinan langkah yang diambil oleh pemerintah adalah dengan menekan angka subsidi BBM ke masyarakat, atau menaikan harga bensin dari harga yang ada saat ini.
"Sekarang kita masih split sekitar Rp5 ribu (Pertalite), ini harga yang tinggi, ini yang menjadi beban subsidi kita. Mungkin subsidi kita tetap ada, tapi angkanya yang harus kita perkecil," kata Bahlil usai konferensi pers dikantornya, Jumat (12/8/2022).
Karena jika pemerintah mencabut subsidi 100% untuk BBM bakal menimbulkan dampak inflasi lebih tinggi daripada yang tercatat saat ini sekitar 4%. Sebab sektor energi menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar.
"Karena kira harus menjaga beban rakyat, tetapi kita juga harus menjaga keseimbangan terhadap fiskal, karena dari Rp500 sampai Rp600 triliun, itu sama dengan 25% dari total pendapatan negara. Apalagi subsidi itu tidak tepat sasaran," kata Bahlil.
Bahlil mengungkapkan, belanja pemerintah untuk subsidi BBM saat ini banyak yang salah sasaran. Dimana masih banyak orang yang seharusnya tidak berhak menerima subidi, tapi masih memanfaatkan untuk sekedar meraup keuntungan.
"Minyak-minyak itu dikasih ke perusahaan kebun, perusahaan tambang, gimana tuh. Pajaknya dari rakyat kecil, subdisinya ke orang yang tidak pantas mendapat subsidi," ucapnya
Explore More