Pemerintah Perlu Evaluasi Ketersediaan Pangan dan Malnutrisi

Tidak hanya itu, sambung Aditya, pelonggaran lainnya dilakukan lewat Permendag No. 14 Tahun 2020 dan Permentan No. 13 Tahun 2020 terkait persyaratan ICUMSA untuk impor gula. Penyesuaian regulasi ini menghapus kewajiban SNI untuk gula mentah dan GKP selama pandemi Covid-19, walaupun impor GKP tetap hanya bisa dilakukan BUMN.

“Kebijakan pangan yang cenderung restriktif berdampak pada ketersediaan dan pada akhirnya, juga berdampak pada harga. Fluktuasi harga pangan sangat berpengaruh pada pola konsumsi masyarakat,” ucap Aditya.

Sementara itu, upaya untuk meningkatkan produksi pangan domestik sangat penting dilakukan pasca-pandemi. Namun pelaksanaannya harus menghindari ekspansi lahan secara masif dan kebijakan yang top-down, dan sebaliknya mendukung inisiatif dan komoditas yang dibudidayakan masyarakat lokal.

Menurut Aditya, penggunaan cara-cara yang lebih aman dan berkelanjutan, seperti intensifikasi dan membuka akses yang luas kepada petani terhadap berbagai input pertanian berkualitas, perlu dilanjutkan.

Upaya itu penting mengingat krisis iklim--yang dapat ditahan lajunya lewat cara-cara bertani yang ramah lingkungan dan menekan alih fungsi lahan hutan untuk pertanian--sudah menjadi salah satu ancaman dalam kelangsungan sektor pertanian.