Kenaikan Harga BBM Tidak Mendesak, Pengamat Ingatkan Janji Jokowi ke Rakyat
Rabu, 24 Agustus 2022 - 12:22 WIB
loading...
Kenaikan harga BBM subsidi dalam waktu dekat dinilai tidak mendesak. Foto/SINDOnews/Yulianto
A
A
A
JAKARTA - Rencana pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan solar subsidi pada pekan ini menuai pro-kontra.
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai, tidak ada urgensinya pemerintah menaikkan harga Pertalite dan solar pekan ini.
Pasalnya, kenaikan harga Pertalite menjadi Rp10.000 dan solar menjadi Rp8.500 sudah pasti akan menyulut kenaikan harga-harga alias inflasi.
Menurut dia, kontribusi inflasi kenaikan harga pertalite diperkirakan sebesar 0,93%, sedangkan kenaikkan harga solar diperkirakan sebesar 1,04%. Sehingga, sumbangan inflasi kenaikan pertalite dan solar diperkirakan bisa mencapai 1,97%.
"Padahal inflasi pada Juli 2022 sudah mencapai 5,2% year on year (YoY), sehingga total inflasi akan mencapai 7,17% YoY. Bandingkan dengan inflasi pada 2021 hanya pada kisaran 3% YoY,” beber Fahmy kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Rabu (24/8/2022).
Baca juga: Indonesia Siap-siap! Inflasi Singapura Meroket 7%, Tertinggi Sejak 2008
Dengan inflasi sebesar 7,17% akan memperburuk daya beli dan konsumsi masyarakat sehingga menurunkan pertumbuhan ekonomi yang dicapai dengan susah payah sebesar 5,4%.
Inflasi sebesar itu juga akan mengerek harga-harga kebutuhan pokok yang memperberat beban rakyat, terutama rakyat miskin.
Fahmy berujar, rakyat miskin yang tidak pernah menikmati subsidi BBM lantaran tidak punya kendaraan bermotor juga harus berkorban akibat kenaikan harga BBM subsidi.
Padahal, kata dia, dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan opsi kebijakan yang akan dipilih terkait subsidi BBM adalah tidak memberatkan beban rakyat miskin.
“Berdasarkan pernyataan Jokowi itu sesungguhnya mengisyaratkan bahwa Jokowi tidak menaikkan harga BBM subsidi dalam waktu dekat ini,” tuturnya.
Fahmy menjelaskan, beban anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk subsidi energi semakin membengkak hingga mencapai Rp502,4 triliun. Namun, perlu diingat beban subsidi tersebut adalah total anggaran subsidi energi yang terdiri dari BBM, LPG 3 kilogram, dan Listrik.
“Itu diperhitungkan berdasarkan beberapa asumsi harga minyak dunia, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan inflasi,” urainya.
Sedangkan, realisasi yang benar-benar dikeluarkan (cash out flow) per 31 Juli 2022 total subsidi energi baru sebesar Rp88,7 trliun, untuk realisasi anggaran subsidi BBM dan LPG 3 kilogram baru sebesar Rp62,7 triliun.
Dengan beban pengeluaran sebesar itu, kata Fahmy, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan entengnya menambah kuota Pertalite sebesar 5 juta kilo liter.
Baca juga: Sri Mulyani Beri 2 Pilihan Jika Tak Mau Harga BBM Subsidi Naik
Selain pengeluaran riil subsdi BBM (cash out flow), ada juga tambahan pemasukan riil (cash inflow) di APBN akibat kenaikan harga komoditi ekspor yang meningkat.
“Berdasarkan komposisi tambahan pemasukan dan pengeluaran APBN 2022 sesungguhnya tidak ada urgensi menaikkan harga BBM subsidi pekan ini, bahkan tidak juga tahun ini,” tandasnya.
Sebelumnya, pekan lalu Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa Presiden Jokowi kemungkinan akan mengumumkan kenaikan harga Pertalite dan solar dalam waktu dekat.
“Namun, hari kedua pekan ini tampaknya belum ada tanda-tanda Jokowi akan mengumumkan kenaikkan harga BBM subsidi,” tukas Fahmy.
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai, tidak ada urgensinya pemerintah menaikkan harga Pertalite dan solar pekan ini.
Pasalnya, kenaikan harga Pertalite menjadi Rp10.000 dan solar menjadi Rp8.500 sudah pasti akan menyulut kenaikan harga-harga alias inflasi.
Menurut dia, kontribusi inflasi kenaikan harga pertalite diperkirakan sebesar 0,93%, sedangkan kenaikkan harga solar diperkirakan sebesar 1,04%. Sehingga, sumbangan inflasi kenaikan pertalite dan solar diperkirakan bisa mencapai 1,97%.
"Padahal inflasi pada Juli 2022 sudah mencapai 5,2% year on year (YoY), sehingga total inflasi akan mencapai 7,17% YoY. Bandingkan dengan inflasi pada 2021 hanya pada kisaran 3% YoY,” beber Fahmy kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Rabu (24/8/2022).
Baca juga: Indonesia Siap-siap! Inflasi Singapura Meroket 7%, Tertinggi Sejak 2008
Dengan inflasi sebesar 7,17% akan memperburuk daya beli dan konsumsi masyarakat sehingga menurunkan pertumbuhan ekonomi yang dicapai dengan susah payah sebesar 5,4%.
Inflasi sebesar itu juga akan mengerek harga-harga kebutuhan pokok yang memperberat beban rakyat, terutama rakyat miskin.
Fahmy berujar, rakyat miskin yang tidak pernah menikmati subsidi BBM lantaran tidak punya kendaraan bermotor juga harus berkorban akibat kenaikan harga BBM subsidi.
Padahal, kata dia, dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan opsi kebijakan yang akan dipilih terkait subsidi BBM adalah tidak memberatkan beban rakyat miskin.
“Berdasarkan pernyataan Jokowi itu sesungguhnya mengisyaratkan bahwa Jokowi tidak menaikkan harga BBM subsidi dalam waktu dekat ini,” tuturnya.
Fahmy menjelaskan, beban anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk subsidi energi semakin membengkak hingga mencapai Rp502,4 triliun. Namun, perlu diingat beban subsidi tersebut adalah total anggaran subsidi energi yang terdiri dari BBM, LPG 3 kilogram, dan Listrik.
“Itu diperhitungkan berdasarkan beberapa asumsi harga minyak dunia, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan inflasi,” urainya.
Sedangkan, realisasi yang benar-benar dikeluarkan (cash out flow) per 31 Juli 2022 total subsidi energi baru sebesar Rp88,7 trliun, untuk realisasi anggaran subsidi BBM dan LPG 3 kilogram baru sebesar Rp62,7 triliun.
Dengan beban pengeluaran sebesar itu, kata Fahmy, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan entengnya menambah kuota Pertalite sebesar 5 juta kilo liter.
Baca juga: Sri Mulyani Beri 2 Pilihan Jika Tak Mau Harga BBM Subsidi Naik
Selain pengeluaran riil subsdi BBM (cash out flow), ada juga tambahan pemasukan riil (cash inflow) di APBN akibat kenaikan harga komoditi ekspor yang meningkat.
“Berdasarkan komposisi tambahan pemasukan dan pengeluaran APBN 2022 sesungguhnya tidak ada urgensi menaikkan harga BBM subsidi pekan ini, bahkan tidak juga tahun ini,” tandasnya.
Sebelumnya, pekan lalu Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa Presiden Jokowi kemungkinan akan mengumumkan kenaikan harga Pertalite dan solar dalam waktu dekat.
“Namun, hari kedua pekan ini tampaknya belum ada tanda-tanda Jokowi akan mengumumkan kenaikkan harga BBM subsidi,” tukas Fahmy.
(ind)
Lihat Juga :
