Jokowi Luncurkan Kartu Kredit Pemerintah Domestik, Ini Manfaatnya
Senin, 29 Agustus 2022 - 12:10 WIB
loading...
Presiden RI Jokowi secara resmi meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik dan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Antarnegara hari ini. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo ( Jokowi ) secara resmi meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik dan Quick Response Code Indonesian Standard ( QRIS ) Antarnegara, Senin (29/08/2022), di Gedung Thamrin, Bank Indonesia (BI), Jakarta.
Peluncuran KKP Domestik dan QRIS Antarnegara dinilainya sebagai wujud perkembangan ekonomi digital di tanah air. “Saya mengapresiasi Kartu Kredit Pemerintah Domestik dan juga QRIS yang diluncurkan oleh Bank Indonesia, bukti bahwa negara kita Indonesia ini mengikuti kecepatan perubahan teknologi digital di bidang ekonomi,” ujar Presiden.
Baca Juga: Subsidi BBM Jebol, Belanja Negara Bisa Bengkak Rp3.169 Triliun
Presiden meminta Bank Indonesia (BI) untuk mengawal dan mendampingi instansi pemerintah untuk masuk ke dalam sistem Kartu Kredit Pemerintah Domestik. Keberadaan sistem ini diharapkan dapat mempercepat pembayaran belanja pemerintah.
“Saya minta Pak Gubernur BI, Bank Indonesia, kemudian perbankan, utamanya himbara betul-betul mendampingi, mengawal, baik kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, untuk segera masuk ke sistem ini, ke platform ini, sehingga terjadi kecepatan pembayaran,” ujarnya.
Sejalan dengan itu, lanjut Kepala Negara, pemerintah juga tengah membangun sistem untuk mendukung penggunaan produk-produk dalam negeri, terutama produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Belanja pemerintah melalui pengadaan barang dan jasa diprioritaskan untuk pembelian produk-produk dalam negeri
Peluncuran KKP Domestik dan QRIS Antarnegara dinilainya sebagai wujud perkembangan ekonomi digital di tanah air. “Saya mengapresiasi Kartu Kredit Pemerintah Domestik dan juga QRIS yang diluncurkan oleh Bank Indonesia, bukti bahwa negara kita Indonesia ini mengikuti kecepatan perubahan teknologi digital di bidang ekonomi,” ujar Presiden.
Baca Juga: Subsidi BBM Jebol, Belanja Negara Bisa Bengkak Rp3.169 Triliun
Presiden meminta Bank Indonesia (BI) untuk mengawal dan mendampingi instansi pemerintah untuk masuk ke dalam sistem Kartu Kredit Pemerintah Domestik. Keberadaan sistem ini diharapkan dapat mempercepat pembayaran belanja pemerintah.
“Saya minta Pak Gubernur BI, Bank Indonesia, kemudian perbankan, utamanya himbara betul-betul mendampingi, mengawal, baik kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, untuk segera masuk ke sistem ini, ke platform ini, sehingga terjadi kecepatan pembayaran,” ujarnya.
Sejalan dengan itu, lanjut Kepala Negara, pemerintah juga tengah membangun sistem untuk mendukung penggunaan produk-produk dalam negeri, terutama produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Belanja pemerintah melalui pengadaan barang dan jasa diprioritaskan untuk pembelian produk-produk dalam negeri
Lihat Juga :
