Sukses dengan Beras, Pemerintah Akan Bikin Skema Pencadangan Jagung dan Kedelai
Selasa, 30 Agustus 2022 - 19:59 WIB
loading...
Presiden Jokowi saat panen jagung: berharap bisa swasembada. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Asisten Deputi Pangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Muhammad Saifulloh mengatakan, mekanisme cadangan beras pemerintah (CBP) telah berhasil mengelola ketersediaan, harga, dan distribusi sehingga dapat menekan inflasi . Menurutnya, dengan keberhasilan tersebut, pemerintah akan membentuk cadangan jagung dan kedelai ataupun komoditas lainnya.
Baca juga: Dunia Hadapi Risiko Stagflasi hingga Krisis Utang, Sri Mulyani: Kombinasi Berbahaya dan Rumit
"Semakin banyak regulasi membuat pemerintah tidak cepat dalam mengambil keputusan 'seakan-akan saling menyandera'," kata Saifulloh, Selasa (30/8/2022).
Dia mengungkapkan, dengan adanya draf Perpres tentang Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) diharapkan bisa melakukan berbagai terobosan.
“Kemarin Bulog sebagai satu-satunya operator, ke depan dibuka kerja sama Bulog dengan BUMN klaster pangan, konteksnya adalah bisnis. Tapi kalau penugasan pemerintah tetap diprioritaskan ke Bulog,” jelasnya.
Selama ini, kata Saifulloh, Bulog dikonstruksikan hanya mendapatkan penugasan dari pemerintah. Ke depan diharapkan Badan Pangan Nasional (Bapanas/NFA) memiliki ide atau inovasi tidak hanya mendapatkan penugasan dari pemerintah, sebab beras Bulog paling banyak keluar hanya bantuan sosial (bansos).
"Bulog hanya menyerap tetapi tidak diberikan penyaluran. Maka NFA harus membaca angka prognosa, proaktif dan mendesain sendiri apa yang harus dikerjakan selama setahun," pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan NFA Rachmi Widiriani memberikan jawaban dengan konsep pengadaan close loop system dalam penyediaan komoditas padi jagung kedelai (Rajale). Jaminan pengadaan terletak pada harga dan kualitas karena bagian penting upaya memperluas pasar adalah mempermudah penyaluran CPP tersebut.
Rachmi menuturkan, NFA sebagai KPA Bulog dapat mengusulkan ke Kementerian Keuangan untuk menyediakan anggaran di awal untuk pengadaan komoditas pada saat musim panen. Sebab pengelolaan lebih mudah dan menjaga harga gabah petani supaya tidak jatuh.
Baca juga: Profil Timur Pradopo, Mantan Kapolda Metro Jaya yang Raih Jenderal Bintang 4 Dalam 18 Hari
“Kami mencoba memasukkan dalam perbadan batas waktu simpan CBP maksimal 4 bulan. Warning sejak awal sudah tahu. Maka ditetapkan beras sebanyak 1 – 1,5 juta ton harus dikeluarkan oleh Bulog selama setahun. Jadi stok beras tidak diam di gudang. Jika dibiarkan, maka menimbulkan permasalahan, kendala dan kerugian,” ujar Rachmi.
Baca juga: Dunia Hadapi Risiko Stagflasi hingga Krisis Utang, Sri Mulyani: Kombinasi Berbahaya dan Rumit
"Semakin banyak regulasi membuat pemerintah tidak cepat dalam mengambil keputusan 'seakan-akan saling menyandera'," kata Saifulloh, Selasa (30/8/2022).
Dia mengungkapkan, dengan adanya draf Perpres tentang Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) diharapkan bisa melakukan berbagai terobosan.
“Kemarin Bulog sebagai satu-satunya operator, ke depan dibuka kerja sama Bulog dengan BUMN klaster pangan, konteksnya adalah bisnis. Tapi kalau penugasan pemerintah tetap diprioritaskan ke Bulog,” jelasnya.
Selama ini, kata Saifulloh, Bulog dikonstruksikan hanya mendapatkan penugasan dari pemerintah. Ke depan diharapkan Badan Pangan Nasional (Bapanas/NFA) memiliki ide atau inovasi tidak hanya mendapatkan penugasan dari pemerintah, sebab beras Bulog paling banyak keluar hanya bantuan sosial (bansos).
"Bulog hanya menyerap tetapi tidak diberikan penyaluran. Maka NFA harus membaca angka prognosa, proaktif dan mendesain sendiri apa yang harus dikerjakan selama setahun," pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan NFA Rachmi Widiriani memberikan jawaban dengan konsep pengadaan close loop system dalam penyediaan komoditas padi jagung kedelai (Rajale). Jaminan pengadaan terletak pada harga dan kualitas karena bagian penting upaya memperluas pasar adalah mempermudah penyaluran CPP tersebut.
Rachmi menuturkan, NFA sebagai KPA Bulog dapat mengusulkan ke Kementerian Keuangan untuk menyediakan anggaran di awal untuk pengadaan komoditas pada saat musim panen. Sebab pengelolaan lebih mudah dan menjaga harga gabah petani supaya tidak jatuh.
Baca juga: Profil Timur Pradopo, Mantan Kapolda Metro Jaya yang Raih Jenderal Bintang 4 Dalam 18 Hari
“Kami mencoba memasukkan dalam perbadan batas waktu simpan CBP maksimal 4 bulan. Warning sejak awal sudah tahu. Maka ditetapkan beras sebanyak 1 – 1,5 juta ton harus dikeluarkan oleh Bulog selama setahun. Jadi stok beras tidak diam di gudang. Jika dibiarkan, maka menimbulkan permasalahan, kendala dan kerugian,” ujar Rachmi.
(uka)
Lihat Juga :
