Antisipasi Tekanan dan Dampak Inflasi Global, Pemerintah Siapkan Sejumlah Langkah Ekstra

Jum'at, 23 September 2022 - 13:42 WIB
loading...
Antisipasi Tekanan dan Dampak Inflasi Global, Pemerintah Siapkan Sejumlah Langkah Ekstra
Menko Airlangga Hartarto mengatakan optimisme pemulihan ekonomi nasional terus berlanjut. Foto/Ist
A A A
JAKARTA - Optimisme pemulihan ekonomi nasional terus berlanjut dan ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang mampu menyentuh angka 5,44% (yoy) pada kuartal II 2022 sekaligus mencatatkan pertumbuhan di atas 5% selama tiga triwulan berturut-turut. Meski saat ini masih dibayangi dengan ketidakpastian global, perekonomian Indonesia tetap mampu tumbuh impresif dan resilien. Seiring dengan hal tersebut, pengendalian realisasi inflasi sampai kuartal II tahun ini juga telah memperlihatkan hasil yang baik melalui berbagai upaya pemerintah bekerja sama dengan berbagai stakeholders.

Baca juga: Proyeksi ADB: Perdana dalam 3 Dekade, Pertumbuhan Asia Bakal Melewati China

Sementara itu, inflasi Indonesia pada Agustus 2022 tercatat sebesar 4,69% (yoy) dan telah mengalami perbaikan dibandingkan tingkat inflasi Juli 2022 yang sebesar 4,94% (yoy). Keberhasilan menekan angka inflasi volatile food menjadi salah satu faktor penurunan tingkat inflasi.

“Seiring upaya TPIP dan TPID dalam melakukan extra effort pengendalian inflasi, kita akan terus menekan inflasi volatile food agar dapat mencapai komitmen awal pada HLM TPIP Maret lalu yang sebesar 3%-5%,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Webinar Inspirato Sharing Session bertema “Menjaga Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Tingginya Inflasi”, yang merupakan kerja sama antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan Liputan6.com, di Jakarta, Kamis (22/09/2022).

Sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo, sebagai respons penyesuaian harga BBM pada awal September ini, pemerintah telah memberikan tiga jenis tambahan bantalan sosial dengan total anggaran sebesar Rp24,17 triliun, yakni bantuan langsung tunai (BLT), bantuan subsidi upah (BSU), dan penggunaan 2% dana transfer umum (DTU) oleh pemerintah daerah untuk membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, bahkan nelayan, serta memberikan perlinsos tambahan.

“Pemberian berbagai bantalan sosial ini diharapkan dapat melindungi daya beli masyarakat dari tekanan kenaikan harga global dan juga mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Selain itu, kami terus memonitor pergerakan harga komoditas pangan agar dapat segera melakukan antisipasi apabila terjadi lonjakan harga, serta menjaga rantai pasok terutama komoditas pangan,” tutur Menko Airlangga.

Lebih lanjut, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Teguh Dartanto yang juga menjadi salah seorang narasumber mengatakan, “Patut saya apresiasi langkah mitigasi yang dilakukan pemerintah. Saya harus jujur mengakui bahwa kita melakukan mitigasi, walaupun belum sempurna. Saya catat tadi bagaimana bantuan-bantuan bantalan sosial, ada bantuan upah dan yang menarik adalah pengendalian inflasinya tidak hanya dilakukan di level pusat tapi juga partisipasi daerah.”

Pasca-kenaikan harga BBM awal bulan ini, sejumlah komoditas pangan seperti aneka cabai dan bawang merah mengalami kenaikan harga, walaupun saat ini pergerakan harga komoditas tersebut cenderung menurun dan stabil. Sedangkan, harga komoditas yang perlu mendapat perhatian khusus, yakni adalah harga beras yang masih dalam tren meningkat.

“Kalau saya lihat secara objektif dari berbagai macam data makro mulai dari potensi pertumbuhan ekonomi, inflasi, sampai kepada foreign research, memang masih jauh untuk khawatir kita jatuh kepada jurang resesi sebagaimana yang sudah terjadi di sebagian negara dan dikhawatirkan di beberapa negara lainnya. Bagi Indonesia yang mempunyai keterkaitan terhadap ekonomi global lebih kecil, maka dampaknya untuk tingkat inflasi bisa lebih mild,” ujar Ekonom CORE Mohammad Faisal.

Pemerintah Pusat melalui TPIP-TPID akan terus memperkuat koordinasi maupun sinergi program kebijakan untuk stabilisasi harga, terutama pasca-penyesuaian BBM. Selain itu, dilakukan juga perluasan kerja sama antar-daerah (KAD), terutama untuk daerah surplus/defisit dalam menjaga ketersediaan suplai komoditas. Upaya lain yakni melalui penambahan frekuensi pelaksanaan operasi pasar, termasuk peningkatan program ketersediaan pangan dan stabilitas harga (KPSH) untuk segera menstabilkan harga beras.
Halaman :
Komentar
Copyright © 2022 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.1707 seconds (11.252#12.26)