KLHK Ajak Kadin Sukseskan Program Penyerapan Karbon Bersih 2030

JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengajak Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk mensukseskan program penyerapan karbon bersih di sektor kehutanan dan tata guna lahan atau FoLU Net Sink 2030.

Hal itu dikatakan Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan KLHK, Krisdianto dalam webinar New York Climate Week Dialogue : Regenerative Forest Business Sub Hub through Agroforesty, NTFP’S, and PES for Supporting the Indonesian FoLU Net Sink 2030 and NDC Commitments, yang digelar Kadin-Regenerative Forest Bussines Sub Hub (RFBSH) pada Jumat (23/9/2022).

Kegiatan serial webinar ini yang juga bertepatan dengan pekan dialog Iklim New York yang membahas mengenai Regenerative Forest Business Sub Hub melalui Agroforesty, Non-Timber Forest Products dan Payment for Ecosystem Services untuk mendukung FoLU Net Sink 2030 dan Komitmen NDC Indonesia.

"Model pelaksanaan multi usaha kehutanan kepada para pelaku usaha kehutanan Indonesia ini didasari oleh UU No 11 tahun 2020 yang memberikan peluang bagi pelaku usaha kehutanan untuk mendiversifikasikan bisnis mereka serta meningkatkan peran mereka terhadap kontribusi sosial, ekonomi, lingkungan hidup," kata Krisdianto.

Selanjutnya, secara khusus terhadap cita-cita Pemerintah Republik Indonesia tertuang di dalam Keputusan Menteri LHK No 168 tahun 2022 tentang FoLU Net Sink 2030 dan capaian Komitmen Nationally Determined Contribution (NDC) merupakan komitmen setiap negara pihak terhadap Persetujuan Paris terkait pengurangan emisi.

Dia menjelaskan terkait dengan pendekatan model RFBSH saat ini mengapa menjadi penting di dalam target untuk pencapaian Indonesia’s FOLU Net Sink dengan Komitmen NDC? Tentunya hal ini menjadi paradigma baru terkait dengan pengelolaan hutan yang lestari dengan menggunakan pendekatan public private collaboration untuk menjawab tercapainya environmental, social and governance (ESG). "Platform ESG menjadi salah satu pendekatan yang digunakan untuk mendukung multiusaha kehutanan yang inklusif," ujar Krisdianto.



Pendekatan kolaborasi inklusi multi pihak dinilai dapat menjembatani hambatan dan tantangan pengusaha kehutanan dalam menguatkan bisnis regenerasi kehutanan seperti wanatani (agroforestry), imbal jasa lingkungan (PES) dan hasil hutan bukan kayu (NTFP’s).

Tentunya hal ini tidak hanya dibutuhkan dari kolaborasi multi pihak saja, namun juga berharap terdapat pendanaan melalui model public funding collaboration guna mewujudkan kemitraan antar sektor, baik sektor swasta, pemerintah dan masyarakat terkait dengan usaha pengelolaan bisnis kehutanan dalam rangka mendukung Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 dan komitmen NDC di Indonesia dalam rangka mencapai target SDG’s Nasional.



Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kadin Indonesia, Silverius Oscar Unggul mengungkapkan pihaknya bersedia untuk menjembatani antara pemerintah Indonesia dengan para pengusaha.

"Kesiapan kapasitas perusahaan kehutanan melalui peningkatan pengetahuan tentang multi usaha kehutanan, dialog dengan pemerintah dan pihak terkait lainnya serta kesiapan implementasi guna menghasilkan multi usaha kehutanan yang efektif dan efisien," kata Oscar.