Gara-gara Cemas Anggaran Dipangkas, Banyak Kades Takut Naikkan Status Desa

Senin, 03 Oktober 2022 - 22:01 WIB
loading...
Gara-gara Cemas Anggaran Dipangkas, Banyak Kades Takut Naikkan Status Desa
Banyak kepala desa yang takut mengubah status desanya hanya karena anggaran. Foto/Ilustrasi
A A A
JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Halim Iskandar mengungkapkan, ada kepala desa (kades) yang justru takut untuk mengubah status desanya menjadi desa mandiri . Gus Halim, sapaan sang menteri, menjelaskan ketakutan itu karenakan masih ada kepala desa yang khawatir kalau status desanya naik menjadi desa mandiri, maka anggaran untuk desanya bisa berkurang.

Baca juga: Mendes Ungkap Kendala BumDes Akses OSS

"Kita berikan satu komitmen bahwa desa mandiri justru akan mendapatkan perhatian lebih dibanding sebelumnya. Ini untuk menjawab keraguan kepala desa yang cenderung tidak mau mandiri, karena (mereka) khawatir kalau mandiri nanti dananya turun," ujar Gus Halim dalam sesi Ngopi Bareng Gus Menteri, Senin (3/10/2022).

Berdasarkan data Kemendes PDTT hingga tahun 2022, status desa berkembang masih mendominasi di Indonesia. Bahkan jumlahnya mencapai 33.902 desa, sedangkan untuk kategori desa maju sebanyak 20.249, dan desa mandiri hanya sedikit, yaitu 6.238 desa.

Padahal menurut Gus Halim ketika satu desa sudah masuk kategori desa mandiri, maka fokus pembangunannya sudah berbeda, bukan lagi infrastruktur akan tetapi pengembangan sumber daya manusia (SDM).

"Karena kalau sudah mandiri justru prioritas pertamanya non-infrastruktur, pada urusan SDM. Kalau berbicara SDM, sebetulnya membutuhkan anggaran yang lebih besar, yang lebih tinggi," kata Gus Halim.

Lantaran pembangunan SDM juga memerlukan anggaran yang tidak kalah besar, seharusnya kepala desa bisa berlomba dalam mengubah status desanya menjadi desa mandiri. Karena bakal menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, ketika suatu desa punya SDM yang berkualitas.

Baca juga: 3 Lagu Populer Lesti Kejora, Judul Nomor 2 Jadi Kenyataan

"Justru setelah mandiri tugasnya menjadi lebih kompleks, lebih banyak, dan membutuhkan partisipasi lebih banyak, termasuk dari pusat dan daerah untuk penganggaran," pungkas Gus Halim.

(uka)
Komentar
Copyright © 2022 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.1828 seconds (11.97#12.26)