Pengusaha: Ekonomi Bisa Terjun Bebas Kalau Zero ODOL Berlaku di 2023
Kamis, 13 Oktober 2022 - 07:41 WIB
loading...
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebutkan bahwa perekonomian nasional bisa terjun bebas apabila pemerintah tetap memaksakan penerapan zero over dimension over loading (ODOL) di 2023. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) menyebutkan bahwa perekonomian nasional bisa terjun bebas apabila pemerintah tetap memaksakan penerapan zero over dimension over loading (ODOL) di 2023. Hal ini mengingat dunia termasuk Indonesia kini tengah dihantam inflasi.
"Kalau dipaksakan di 2023, ya tidak apa-apa, silahkan saja pemerintah yang berkuasa menetapkan kebijakan, tapi resiko terburuk adalah ekonomi jatuh terjun bebas," kata Ketua Kebijakan Publik Apindo, Danang Girindrawardana di Jakarta, Jumat (7/10).
Baca Juga: Kebijakan Zero ODOL Lemahkan Daya Saing Industri
Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali keputusan implementasi regulasi zero ODOL pada 2023 berdasarkan roadmap yang lebih akurat dengan memperhatikan kondisi makro ekonomi terkini. D
ia menjelaskan, kalau zero ODOL dipaksakan pada januari 2023 maka jumlah angkutan logistik akan berkurang drastis karena ketersediaan truk juga tidak terencana dengan baik. "Hal ini akan memacu inflasi menjadi lebih tinggi dari yang telah disepakati oleh pemerintah dan DPR," katanya.
Dia mengatakan, inflasi tersebut merupakan dampak dari faktor tingginya biaya transportasi logistik, kombinasi kenaikan harga BBM, pelemahan rupiah, dan minimnya angkutan darat. Secara khusus, dia mengungkapkan industri yang terdampak dari zero ODOL ini setidaknya adalah semen, kelapa sawit, bahan pangan kebutuhan pokok, tekstil, kaca, air minum dalam kemasan(AMDK) dan banyak sektor lainnya.
Danang mengatakan, asosiasi industri terimbas meminta pemerintah untuk memulai roadmap baru terkait kebijakan zero ODOL. Mantan direktur eksekutif APINDO ini melanjutkan, roadmap dimulai pada 2023 dengan estimasi patuh pada zero ODOL sekitar 3 atau 5 tahun ke depan.
Menurutnya, saat ini dibutuhkan sinergi regulasi semua kementerian dan pemerintah daerah untuk memasikan recovery ekonomi berlangsung dengan baik. Dia mengingatkan bahwa dunia usaha baru saja berusaha memperbaiki nasib menghadapi bencana pandemi Covid-19 meskipun saat ini dihadang masalah lain seperti pengurangan subsidi BBM hingga nilai dollar yang mengugat sangat tinggi.
"Pertumbuhan ekonomi dalam negeri meskipun disepakati pemeritah dan DPR, tapi terdengar jelas masih tidak confiden pada 5,3 persen dan inflasi 3.6 persen tahun 2023," katanya.
Baca Juga: Bentuk APPN, Sopir Truk Berjuang Tolak Kebijakan Zero ODOL
Vice Chairman Asosiasi Logistik Indonesia, Mahendra Rianto mengatakan, penerapan zero ODOL yang tergesa-gesa bakal melumpuhkan industri logistik. Dia mengatakan, penyedia jasa logistik merupakan mesik perekonomian nasional yang telah memberikan Produk Domestik Bruto (PDB) negara.
"Nah kok diganggu dengan adanya ODOL ya. Sebelum ODOL, kenaikan tarif jalan tol, kemudian pungli, selanjutnya BBM," katanya.
Dia meminta pemerintah agar tidak semena-mena dalam menerapkan kebijakan tertentu. Dia meminta agar pelaku industri logistik dan pengusaha juga ikut diundang dalam membahas regulasi terkait ODOL.
"Kami mau nggak jadi bagian dari pemecahan masalah, bukan malah jadi bagian problem, jangan jadi part of the problem, harus part of the solution dong, gitu loh," katanya.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Umum I Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Susanto, menyayangkan kebijakan tersebut dilaksanakan saat kondisi perekonomian Indonesia sedang masih dalam tahap pemulihan pasca pandemi Covid-19. Menurutnya, program konversi truk memerlukan capital expenditure yang besar, terutama dilihat dari sisi para pengusaha dan keterbatasan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM).
"Kalau dipaksakan di 2023, ya tidak apa-apa, silahkan saja pemerintah yang berkuasa menetapkan kebijakan, tapi resiko terburuk adalah ekonomi jatuh terjun bebas," kata Ketua Kebijakan Publik Apindo, Danang Girindrawardana di Jakarta, Jumat (7/10).
Baca Juga: Kebijakan Zero ODOL Lemahkan Daya Saing Industri
Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali keputusan implementasi regulasi zero ODOL pada 2023 berdasarkan roadmap yang lebih akurat dengan memperhatikan kondisi makro ekonomi terkini. D
ia menjelaskan, kalau zero ODOL dipaksakan pada januari 2023 maka jumlah angkutan logistik akan berkurang drastis karena ketersediaan truk juga tidak terencana dengan baik. "Hal ini akan memacu inflasi menjadi lebih tinggi dari yang telah disepakati oleh pemerintah dan DPR," katanya.
Dia mengatakan, inflasi tersebut merupakan dampak dari faktor tingginya biaya transportasi logistik, kombinasi kenaikan harga BBM, pelemahan rupiah, dan minimnya angkutan darat. Secara khusus, dia mengungkapkan industri yang terdampak dari zero ODOL ini setidaknya adalah semen, kelapa sawit, bahan pangan kebutuhan pokok, tekstil, kaca, air minum dalam kemasan(AMDK) dan banyak sektor lainnya.
Danang mengatakan, asosiasi industri terimbas meminta pemerintah untuk memulai roadmap baru terkait kebijakan zero ODOL. Mantan direktur eksekutif APINDO ini melanjutkan, roadmap dimulai pada 2023 dengan estimasi patuh pada zero ODOL sekitar 3 atau 5 tahun ke depan.
Menurutnya, saat ini dibutuhkan sinergi regulasi semua kementerian dan pemerintah daerah untuk memasikan recovery ekonomi berlangsung dengan baik. Dia mengingatkan bahwa dunia usaha baru saja berusaha memperbaiki nasib menghadapi bencana pandemi Covid-19 meskipun saat ini dihadang masalah lain seperti pengurangan subsidi BBM hingga nilai dollar yang mengugat sangat tinggi.
"Pertumbuhan ekonomi dalam negeri meskipun disepakati pemeritah dan DPR, tapi terdengar jelas masih tidak confiden pada 5,3 persen dan inflasi 3.6 persen tahun 2023," katanya.
Baca Juga: Bentuk APPN, Sopir Truk Berjuang Tolak Kebijakan Zero ODOL
Vice Chairman Asosiasi Logistik Indonesia, Mahendra Rianto mengatakan, penerapan zero ODOL yang tergesa-gesa bakal melumpuhkan industri logistik. Dia mengatakan, penyedia jasa logistik merupakan mesik perekonomian nasional yang telah memberikan Produk Domestik Bruto (PDB) negara.
"Nah kok diganggu dengan adanya ODOL ya. Sebelum ODOL, kenaikan tarif jalan tol, kemudian pungli, selanjutnya BBM," katanya.
Dia meminta pemerintah agar tidak semena-mena dalam menerapkan kebijakan tertentu. Dia meminta agar pelaku industri logistik dan pengusaha juga ikut diundang dalam membahas regulasi terkait ODOL.
"Kami mau nggak jadi bagian dari pemecahan masalah, bukan malah jadi bagian problem, jangan jadi part of the problem, harus part of the solution dong, gitu loh," katanya.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Umum I Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Susanto, menyayangkan kebijakan tersebut dilaksanakan saat kondisi perekonomian Indonesia sedang masih dalam tahap pemulihan pasca pandemi Covid-19. Menurutnya, program konversi truk memerlukan capital expenditure yang besar, terutama dilihat dari sisi para pengusaha dan keterbatasan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM).
(akr)
Lihat Juga :
