Cadangan Beras Pemerintah di Akhir Tahun Terancam Kurang dari 500.000 Ton

JAKARTA - Cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog terus menipis dalam tiga bulan terakhir. Dikhawatirkan pada Desember CBP akan berada di kisaran 500.000 ton saja. Jumlah tersebut jauh lebih rendah dari target stok cadangan beras di angka 1,2 juta ton di akhir tahun.

Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Pangan Nasional atau NFA Rachmi Widiriani menerangkan, dalam selama tiga bulan terakhir, pada periode Agustus - Oktober 2022 cadangan beras di Bulog terus mengalami penurunan.

Dia menguraikan, pada bulan Agustus stock on hand perum Bulog di angka 938.000 ton, lalu September di 754.000 ton, dan pada Oktober 2022 stock-nya hanya berkisar Rp673.000 ton.

Padahal, pemerintah menargetkan stok cadangan beras hingga Desember 2022 berada di angka 1,2 juta ton. Menurut Rachmi, target tersebut pesimis dicapai jika tidak ada percepatan pengadaan.

"Yang paling bahaya kalau stok akhir Desember itu ditargetkan 1,2 juta tetapi dalam praktiknya pengadaan di dua bulan lebih sedikit ini tidak mencapai target, bisa jadi pada akhir tahun stok di Bulog di bawah 500.000 ton," bebernya dalam diskusi virtual bersama Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka), Selasa (25/10/2022).



Dia melanjutkan, pada musim seperti ini memang harga beras cenderung mengalami peningkatan. Bahkan, untuk beras medium saat ini harganya sudah jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) beras medium yang diserap Bulog.

"Pemerintah menargetkan di akhir tahun Bulog memegang stok di 1,2 juta ton, pembelian di musim seperti ini memang perlu effort yang penuh," tukasnya.



Dia menjelaskan, per tanggal 21 Oktober 2021 harga rata-rata beras medium nasional berada di angka Rp11.229/kg, sedangkan pemerintah hanya menetapkan HET Rp9.500/kg. Untuk itu, NFA tengah melakukan kajian terkait HET beras yang terlalu rendah khususnya untuk beras medium.



"HET dari medium itu dari awal hingga saat ini selalu dilewati terus, ini menjadi salah satu perhatian badan pangan Nasional dan kita sudah melakukan series diskusi bagaimana pemberlakuan HET ini yang lebih tepat untuk beras," tandas Rachmi.