Holding BUMN Perkuat Ekosistem Usaha Masyarakat

BANYUMAS - Pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) semakin memperkuat ekosistem usaha masyarakat, terlebih dengan pembentukan Holding Ultra Mikro (UMi) . Holding ini terdiri dari PT Pegadaian (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai induk holding BUMN Umi tersebut.

“Holding BUMN yakni anak perusahaan BUMN, cucu, cicit semua bergabung sesui dengan bidang bisnisnya ini menjadi sebuah kolaborasi yang positif sehingga kinerjanya lebih baik. Bagi negara, deviden sebagai salah satu penerimaan negara akan meningkat. Kemudian bagi masyarakat, holding BUMN memperkuat ekosistem usaha masyarakat,” papar Anggota Komisi VI DPR RI, Siti Mukaromah, di Banyumas, Minggu (23/10).



Pemerintah sendiri telah resmi membentuk holding ultra mikro Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak pertengahan September 2022, lalu. Pembentukan holding ditandai dengan penandatanganan perjanjian pengalihan (inbreng) saham pemerintah di PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM sebesar Rp54,7 triliun kepada BRI.

Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini menilai, akses pembiayaan sangat diperlukan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) . Terlebih lagi dengan adanya berbagai prediksi badai resesi ekonomi di tahun 2023.

“Sudah terbukti, bahwa UMKM mampu bertahan pada situasi krisis sekalipun. Dengan beberapa catatan tentunya, beberapa di antaranya adalah mengadopsi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, memperbaiki packaging, dan meningkatkan produksi dengan memperbesar permodalan,” tambah Erma.



Data dari BRI menunjukkan bahwa terdapat 45 juta potensi nasabah ultra mikro yang dapat diberdayakan. Sekitar 15 juta di antaranya sudah dapat mengakses lembaga pembiayaan formal.

Meskipun demikian, masih ada sekitar 12 juta pelaku usaha UMi yang mengakses pembiayaan informal termasuk rentenir, dan sekitar 18 juta pelaku usaha UMi lainnya belum tersentuh lembaga pembiayaan formal maupun informal.

Menurut Erma yang juga Ketua DPP Perempuan Bangsa, masih ada sekitar 30 juta pelaku usaha yang masih belum secara maksimal mengakses pembiayaan formal. Kolaborasi BUMN terkait, akan memungkinkan bagi BUMN dalam memenuhi jumlah UMKM yang perlu mendapat akses pembiayaan formal tersebut.