Data Center Ekspor-Impor Migas Perlu Dibenahi

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai bahwa penyeludupan minyak yang terjadi di daerah selama ini diakibatkan oleh masih terbatasnya instrumen kebijakan deteksi.

Terkait hal ini, Kadin mengapresiasi Kementerian ESDM membentuk Komite Reformasi Tata Kelola Migas untuk pemberantasan mafia Migas.

“Kami juga mengusulkan ke Pak Mendag (Menteri Perdagangan) agar deteksi minyak ini didukung dengan kebijakan tata kelola migas melalui intrumen IT,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah Natsir Mansyur, di Jakarta, Selasa (18/11/2014).

Dia menjelaskan, dengan dukungan database teknologi informasi, importir bisa terdaftar. Dengan demikian, asal minyak, jumlah minyak, serta pemakai minyak dapat terdeteksi disertai laporan lembaga surveyor untuk kelengkapan data center migas.

“Selama ini terjadi penyeludupan minyak di daerah yang tidak terdeteksi, pengenaan pajak kurang terdeteksi, sehingga pendapatan negara dari pajak impor minyak pun kurang terdeteksi karena data center impor-ekspor migas Indonesia belum efektif,” ungkap Natsir.