Pengamat: Kebijakan Cukai Hasil Tembakau seperti Pisau Bermata Dua
Kamis, 10 November 2022 - 22:16 WIB
loading...
A
A
A
Perang nikotin sebagaimana digambarkan Wanda Hamilton, sudah nyaris dimenangkan oleh korporasi-korporasi farmasi internasional dengan kesuksesannya melalui kampanye global antitembakau serta dukungan penuh dari WHO, lembaga kesehatan publik, pemerintahan dan NGO anti tembakau.
"Kampanye yang massif bahkan mengglobal menjadikan rokok sebagai musuh yang harus diperangi bersama. Kemudian, hadir patgulipat korporasi farmasi yang terdiri dari pemerintah federal (AS), para dokter, organisasi nirlaba dan WHO,".
Bagi Abhisam, isu antirokok selaras dengan kepentingan mereka untuk menaikkan cukai rokok setinggi-tingginya. "Sejak simplifikasi tarif mulai diberlakukan tahun 2012, cukai rokok melonjak sampai hampir 90 persen dan sebagian besar di antaranya ditandatangani oleh Sri Mulyani. Ini berimbas terhadap jumlah pabrik kretek yang menurun dari 2013 hingga 2018," terang Abhisam.
Baca Juga: Mengaku Lebih Hemat, Pengguna Rokok Elektrik Khawatir Cukai Naik
Sementara itu Peneliti Ekonomi, Aprillia Hariani yang juga merupakan jurnalis dari Majalah Pajak mengungkapkan bahwa Indonesia menganut satu kurva (ekonomi) yang harus ditaati. Namun demikian, kurva tersebut harus menyesuaikan dengan kepentingan politik yang ada. Indonesia menganut satu kurva yang harus ditaati, tapi harus menyesuaikan dengan kepentingan politik.
"Kampanye yang massif bahkan mengglobal menjadikan rokok sebagai musuh yang harus diperangi bersama. Kemudian, hadir patgulipat korporasi farmasi yang terdiri dari pemerintah federal (AS), para dokter, organisasi nirlaba dan WHO,".
Bagi Abhisam, isu antirokok selaras dengan kepentingan mereka untuk menaikkan cukai rokok setinggi-tingginya. "Sejak simplifikasi tarif mulai diberlakukan tahun 2012, cukai rokok melonjak sampai hampir 90 persen dan sebagian besar di antaranya ditandatangani oleh Sri Mulyani. Ini berimbas terhadap jumlah pabrik kretek yang menurun dari 2013 hingga 2018," terang Abhisam.
Baca Juga: Mengaku Lebih Hemat, Pengguna Rokok Elektrik Khawatir Cukai Naik
Sementara itu Peneliti Ekonomi, Aprillia Hariani yang juga merupakan jurnalis dari Majalah Pajak mengungkapkan bahwa Indonesia menganut satu kurva (ekonomi) yang harus ditaati. Namun demikian, kurva tersebut harus menyesuaikan dengan kepentingan politik yang ada. Indonesia menganut satu kurva yang harus ditaati, tapi harus menyesuaikan dengan kepentingan politik.
Lihat Juga :
