Hutama Karya hingga KAI Nunggak Utang Triliunan, Ini Respons Kementerian BUMN

JAKARTA - Sejumlah BUMN diketahui belum melunasi utangnya yangbernilai besar kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Perusahaan negara yang masih berutang itu yakni PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dan PT Hutama Karya (Persero).

Selain itu, PT Angkasa Pura I (Persero) atau AP I dan PT Angkasa Pura II (Persero) atau AP II. Utang masing-masing perseroan tercatat senilai triliunan rupiah.

Staf Khusus (Stafsus) Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, pelunasan utang BUMN kepada Adhi Karya akan disesuaikan dengan arus kas atau cash flow masing-masing perusahaan.

"Piutang dan sebagainya itu akan disesuaikan dengan kondisi perusahaan masing-masing juga. Jadi, kalau memang secara keuangan memungkinkan untuk bayar, ya bayar," papar Arya saat ditemui di kawasan Jakarta Convention Center, Senayan, Jumat (11/11/2022).



Diketahui, total piutang emiten bersandi saham ADHI itu mencapai Rp18 triliun. Sebagian dari jumlah tersebut merupakan utang Hutama Karya, KAI, AP I, dan AP II.

Menurut Arya, kondisi keuangan BUMN ini masih dalam tahap pemulihan setelah sebelumnya terkontraksi akibat pandemi Covid-19.

"Misalnya saat ini kondisi mereka, KAI kan kondisi mereka saat ini baru pick up sekarang. Kalau soal bayar kita lihat kondisi masing-masing di BUMN-nya," tukasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama Adhi Karya Entus Asnawi Mukhson membeberkan utang Hutama Karya mencapai Rp8,1 triliun dan baru dibayarkan Rp5,3 triliun. Sisa utang akan dibayarkan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).

"Pertama kami punya pekerjaan Rp8,1 triliun, sudah dibayar di situ Rp5,3 triliun oleh Hutama Karya, sisanya kan nanti Hutama Karya juga ada sebagian PMN dibayarkan ke kami," jelasnya.



Untuk utang KAI berasal dari pengerjaan proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodetabek. Entus mengaku pihaknya memperoleh pekerjaan prasarana senilai Rp23,3 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp4,2 triliun dibayar melalui skema turnkey oleh KAI.

"Kedua di LRT. LRT dari Rp23,3 triliun pekerjaan kami di prasarana, ini Rp4,2 triliun ini pembayarannya turnkey pembayarannya KAI," bebernya.

Dari anggaran Rp23,3 triliun, ada Rp19,1 triliun di antaranya tidak menggunakan skema turnkey. Entus mengatakan utang yang sudah dibayarkan mencapai Rp15,6 triliun. Artinya, masih ada Rp3,4 triliun belum dibayarkan.



"KAI ini dulu dapat PMN untuk menjalankan LRT Rp7,6 triliun, ternyata financial close dari perbankan itu hanya Rp18 triliun atau Rp19 triliun, sehingga dijumlahkan itu hanya Rp28 triliun. Sementara kebutuhan keseluruhan KAI ini Rp34 triliun kurang lebih. Kekurangan Rp6 triliun," urainya.