Dugaan Korupsi BBM yang Rugikan Negara Rp451,6 Miliar, Pertamina Patra Niaga Buka Suara

JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga (PPN) buka suara terkait dugaan kasus korupsi jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT).

Diketahui, kasus tersebut diusut oleh Bareskrim Polri. Adapun nilai kerugian negara atas dugaan korupsi BBM ditaksir mencapai Rp451,6 miliar.

Menanggapi hal tersebut, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan bahwa telah terjadi piutang macet PT AKT yang timbul dari pelaksanaan perjanjian jual beli BBM industri periode 2009-2012.

"Betul terjadi piutang macet PT AKT yang timbul dari pelaksanaan perjanjian jual beli BBM Industri tahun 2009-2012," ungkapnya saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Jumat (11/11/2022). "AKT belum melaksanakan seluruh kewajiban pembayarannya berdasarkan perjanjian sejak 2012," terang dia.

Irto menuturkan, Pertamina Patra Niaga telah melakukan langkah-langkah untuk proses penagihan piutang tersebut namun tidak pernah terbayar.

"PT AKT mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan diputuskan homologasi April 2016, di mana AKT sepakat membayar hutang ke PPN mulai tahun 2019. Namun sampai saat ini tidak pernah dibayarkan," bebernya.



Dia menambahkan, PPN telah melakukan penagihan realisasi pembayaran hutang berkali-kali, bahkan terakhir pada Juni dan Oktober 2022.

"Pada dasarnya PPN patuh pada seluruh keputusan hukum dan sedang terus melakukan upaya untuk mendapatkan pembayaran dari AKT," tukasnya.

Sebagai informasi, Bareskrim Polri terus mengusut dugaan korupsi jual beli BBM yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga (PPN) dengan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT).

Direktur Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bareskrim Polri Brigjen Pol Cahyono Wibowo mengatakan, pihaknya terus mencari barang bukti yang terkait dengan perkara ini. Ada tiga kantor yang digeledah pada Rabu (9/11) lalu.

Tiga kantor tersebut aalah Kantor Pusat PT Pertamina Patra Niaga di Jalan Rasuna Said Jakarta Selatan, Kantor PT Pertamina Patra Niaga pada ruang Informasi Teknologi (IT) di Jalan Mega Kuningan Barat Jakarta Selatan, dan Kantor PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Jalan Budi Kemuliaan Jakarta Pusat.

"Kami mencari barang bukti atau alat bukti guna membuat terang penyidikan yang telah dilakukan oleh Dittippikor Bareskrim Polri," kata dia dalam keterangan tertulis, Rabu (9/11).

Pada kasus ini, ditemukan adanya indikasi kerugian negara dalam perjanjian jual beli BBM nontunai antara Pertamina Patra Niaga yang merupakan anak perusahaan PT Pertamina dengan PT Asmin Koalindo Tuhup.

Cahyono menguraikan, dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga terjadi pada periode 2009-2012. Surat perjanjian ditandatangani Direktur Pemasaran PT Pertamina Patra Niaga dan Direktur PT AKT.

"Dalam kontraknya itu, keduanya sepakat pada periode 2008 sampai 2010 melakukan transaksi sebesar 1.500 kiloliter per-bulan. Berikutnya, pada periode 2010 hingga 2011 PT Pertamina Patra Niaga menambah volume pengiriman menjadi 6.000 kl/bulan (Addendum I). Sementara itu, pada periode 2011 sampai 2012 PT PPN menaikkan volume menjadi 7.500 kl/pemesanan (Addendum II)," paparnya.



Cahyono menyebut, Direktur Pemasaran Pertamina Patra Niaga diduga melanggar batas kewenangan atau otorisasi untuk penandatangan kontrak jual beli BBM yang nilainya di atas Rp50 miliar.

Hal itu berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Patra Niaga Nomor: 056/PN000.201/KPTS/2008 Tanggal 11 Agustus 2008 tentang Pelimpahan Wewenang, Tanggung Jawab, dan Otorisasi.

Cahyono menerangkan, PT AKT tidak melakukan pembayaran sejak tanggal 14 Januari 2011-31 Juli 2012 dengan jumlah sebesar Rp19,751,760,915 dan USD4,738,465.64 atau senilai Rp451,663,843,083,20.



Lebih lanjut, Cahyono menerangkan Direksi PT PPN saat itu tidak melakukan pemutusan kontrak terhadap penjualan BBM non tunai kepada PT AKT. Selain itu, tidak ada upaya untuk melakukan penagihan. Sehingga, PT PPN mengalami kerugian akibat tidak adanya pembayaran dari PT AKT sejak tahun 2009 sampai 2012.

"Bahwa BBM yang belum dibayar oleh PT AKT kepada PT PPN berdasarkan data rekonsiliasi verifikasi tagihan kreditur pada proses PKPU NO. 07/PDT SUS-PKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 4 April 2016, sebesar Rp451.663.843.083,20,"terang dia.