Bangun Kemandirian Energi, Industri Biodiesel Ikuti Aturan Pemerintah
loading...
Industri biodiesel di Indonesia telah sesuai arahan pemerintah sebagai upaya membangun kemandirian energi di dalam negeri, serta mendukung sektor perkebunan kelapa sawit.
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute Policy(Paspi) Tungkot Sipayung menegaskan industri biodiesel di Indonesia telah sesuai arahan pemerintah sebagai upaya membangun kemandirian energi di dalam negeri, serta mendukung sektor perkebunan kelapa sawit.
“Produsen jangan terusan-terusan jadi victim (korban) karena mereka mengikuti aturan pemerintah. Kalau ada yang dilanggar ada proses hukumnya,” kata Tungkot Sipayung, Rabu (16/11/2022).
Menurut Tungkot, subsidi biodiesel sebenarnya bukan diberikan kepada pelaku usaha, tetapi kepada konsumen. Pasalnya, harga biodiesel tergantung harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan bahan bakar minyak (BBM) dunia.
(Baca juga:Program Biodiesel Hemat Devisa USD8 Miliar)
Pemerintah, lanjut Tungkot, setiap bulan telah menetapkan Harga Indeks Pembelian (HIP) solar dan HIP biodiesel. Jika HIP solar lebih murah dari HIP biodiesel, maka Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menutup selisihnya (HIP biodiesel dikurangi HIP solar). “Sebaliknya, bila HIP solar lebih mahal dari HIP biodiesel (seperti saat ini) tidak ada subsidi dari BPDPKS,” kata Tungkot.
Pada kesempatan itu, Tungkot juga menjelaskan bahwa kartel di industri sawit, tetutama minyak goreng di Indonesia secara ekonomi tidak ada karena jumlah pemainnya banyak. “Paling ideal adalah persaingan sempurna, yang mana pemainnya banyak, seragam, dan tidak ada persaingan tapi itu hanya ada di text book,” ujarnya.
Di Indonesia, kata dia, ada banyak pelaku minyak goreng, yaitu sekitar 100 produsen dari skala kecil hingga besar. Dari jumlah tersebut, sekitar 70 produsen menjadi anggota Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni).
(Baca juga:Program Biodiesel Dukung Ketahanan Energi Nasional)
Sesuai adagium ekonomi, jika ada banyak pemain dalam suatu industri, meskipun mereka didorong untuk melakukan kartel, tetap tidak akan terjadi karena industri akan berjalan sendiri-sendiri. Kondisinya akan berbeda jika pemainnya sedikit, kendati dilarangpun, tetap akan terjadi kartel.
“Sekarang ada 70-80 produsen dan mereknya berbeda-beda. Itu cukup banyak untuk ukuran industri minyak sawit di Indonesia,” kata Tungkot.
“Produsen jangan terusan-terusan jadi victim (korban) karena mereka mengikuti aturan pemerintah. Kalau ada yang dilanggar ada proses hukumnya,” kata Tungkot Sipayung, Rabu (16/11/2022).
Menurut Tungkot, subsidi biodiesel sebenarnya bukan diberikan kepada pelaku usaha, tetapi kepada konsumen. Pasalnya, harga biodiesel tergantung harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan bahan bakar minyak (BBM) dunia.
(Baca juga:Program Biodiesel Hemat Devisa USD8 Miliar)
Pemerintah, lanjut Tungkot, setiap bulan telah menetapkan Harga Indeks Pembelian (HIP) solar dan HIP biodiesel. Jika HIP solar lebih murah dari HIP biodiesel, maka Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menutup selisihnya (HIP biodiesel dikurangi HIP solar). “Sebaliknya, bila HIP solar lebih mahal dari HIP biodiesel (seperti saat ini) tidak ada subsidi dari BPDPKS,” kata Tungkot.
Pada kesempatan itu, Tungkot juga menjelaskan bahwa kartel di industri sawit, tetutama minyak goreng di Indonesia secara ekonomi tidak ada karena jumlah pemainnya banyak. “Paling ideal adalah persaingan sempurna, yang mana pemainnya banyak, seragam, dan tidak ada persaingan tapi itu hanya ada di text book,” ujarnya.
Di Indonesia, kata dia, ada banyak pelaku minyak goreng, yaitu sekitar 100 produsen dari skala kecil hingga besar. Dari jumlah tersebut, sekitar 70 produsen menjadi anggota Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni).
(Baca juga:Program Biodiesel Dukung Ketahanan Energi Nasional)
Sesuai adagium ekonomi, jika ada banyak pemain dalam suatu industri, meskipun mereka didorong untuk melakukan kartel, tetap tidak akan terjadi karena industri akan berjalan sendiri-sendiri. Kondisinya akan berbeda jika pemainnya sedikit, kendati dilarangpun, tetap akan terjadi kartel.
“Sekarang ada 70-80 produsen dan mereknya berbeda-beda. Itu cukup banyak untuk ukuran industri minyak sawit di Indonesia,” kata Tungkot.
Explore More